Pemerintah Diminta Cek Akurasi Data Antisipasi Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran
Menurut politisi Golkar itu, data penerima bansos yang tidak valid akan berdampak pada implementasi di lapangan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menegaskan kevalidan data merupakan kunci penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Hal ini kerap diutarakan dalam rapat-rapat berbagai pihak yang berkaitan dengan bantuan sosial, baik Kemensos maupun pemerintah daerah.
"Bagaimana mau dibagikan secara merata sementara orang yang mau dibagikan pun datanya acak-acakan. Ini kan sesuatu yang problematis," ungkap dia dalam diskusi Smart FM, Sabtu (31/7).
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Di mana Bandara Banyuwangi berlokasi? Bandara Banyuwangi menjadi bandara pertama di Indonesia yang berkonsep ramah lingkungan.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kapan Pangeran Cokrokusumo meninggalkan Bangkalan? Pada tahun 1845, rombongan Pangeran Cokrokusumo berangkat dari istana Kesultanan Bangkalan dengan menyeberangi selat Madura dan mendarat di pantai Gresik.
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Menurut politisi Golkar itu, data penerima bansos yang tidak valid akan berdampak pada implementasi di lapangan. Bisa saja bantuan diberikan kepada orang yang tidak tepat. Sedangkan orang yang seharusnya menerima bansos, tidak mendapatkan haknya.
Walau demikian, lanjut Ace, patut diakui bahwa verifikasi dan validasi data bukan sepenuhnya tanggung jawab Kemensos. Pemerintah Daerah juga punya andil dalam proses pemutakhiran data penerima bansos.
"Kita harus akui ada keterbatasan yang dialami Kemensos. Karena kita tahu, bahwa bidang sosial itu merupakan urusan yang juga didesentralisasikan. Jadi ada kewenangan pemerintah daerah di situ," jelas dia.
"Memang soal pendataan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Karena kita tahu proses verifikasi dan validasi data, diinput oleh Dinsos Kabupaten/Kota," tandasnya.
Baca juga:
Polisi Periksa Ketua RW di Depok Terkait Dugaan Pemotongan Bansos Tunai
Bansos Dinilai Didominasi Fungsi Politik untuk Dongkrak Popularitas Pemerintah
Pemerintah Diminta Cek Akurasi Data Antisipasi Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran
Timbulkan Kerumunan, Pembagian Bansos di Deli Serdang Dibubarkan Satgas Covid-19
Wamenkeu Soal Pungli Bansos Covid-19: Kita Sebal Sekali Sebab Mencari Uang APBN Susah