Pemerintah Sudah Gerak Tangani Penyebaran Virus Corona tapi Lamban

Yaya menilai bahwa sekarang ini bisa dikatakan Indonesia sudah memasuki krisis kesehatan dilihat dari rate kematian dari kasus Corona tertinggi di Asia, yaitu mencapai 8,67 persen. Untuk itu, Yaya berharap pemerintah bisa dengan cepat mengambil tindakan untuk melakukan test secara masif.

2020-03-21 14:02:00

Pemerintah dinilai lamban dan tidak tegas memberikan informasi tentang dampak bahaya virus corona atau Covid-19. Sehingga menyebabkan masyarakat tidak memiliki sense of crisis.

Demikian dikatakan Penggerak Komunitas Indonesia Bergerak, Yaya Nurhidayati. "Pemerintah tidak tegas dari awal sehingga masyarakat tidak memiliki sense of crisis dalam menghadapi ini, sehingga tidak melakukan tindakan mandiri, Pemerintah tidak aktif dalam menanggapi ini, kasus pertama yang terjadi di Indonesia itu karena proaktif bukan karena upaya pemerintah" ucap Yaya dalam diskusi Populi Center di Jakarta, Sabtu (21/3).

Yaya menilai bahwa sekarang ini bisa dikatakan Indonesia sudah memasuki krisis kesehatan dilihat dari rate kematian dari kasus Corona tertinggi di Asia, yaitu mencapai 8,67 persen. Untuk itu, Yaya berharap pemerintah bisa dengan cepat mengambil tindakan untuk melakukan test secara masif.

"Disebut krisis kesehatan sudah, rate kematian Indonesia sudah paling tinggi di asia. Oke kalau yang postif masih ratusan tapikan itu terus naik. Kalau ini tidak segera kita lakukan test secara masif dan cepat keseluruh wilayah kita tidak dapat mendapat gambaran penyebaran Covid-19," lanjut Yaya.

Yaya juga menilai kebijakan pemerintah membuat beberapa peraturan seperti anak sekolah dan pekerja yang dirumahkan, dan juga pembatasan transportasi umum, dan pembatasan pembelian bahan makanan dinilai Yaya tidak diikuti dengan jaminan dari kebijakan tersebut.

"Kalau ada pembatasan pasti ada impact nah bagaimana buffer dari impact ini, itu tidak disampaikan pemerintah. Gimana mereka merasa secure kalau persediaan mereka cukup untuk kedepan. Apa pemerintah akan memberi sembako, Masyakat itu akan nurut kalau pemerintah bisa menjamin adanya jaminan dari kebijakan tersebut," tutup Yaya.

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi IX FPR, Fraksi Gerindra Sri Mellyana juga menilai Pemerintah memang sudah terlihat melakukan tindakan dalam menangani virus Corona ini, namun Sri mengatakan hal itu dinilai terlalu santai oleh Pemerintah.

"Sudah melakukan tapi lambat. Komisi IX sudah rapat intesif bergerak untuk isu-isu Corona. Banyak pihak yang katakan kita panik berlebihan, tidak panik berlebihan tapi santai berlebihan sampai ini terjadi menurut saya," ucap Sri.

Sri mengatakan seharusnya waktu virus ini melanda Wuhan, pemerintah harus sudah bersiap diri dengan membekali masyarakat dengan informasi-informasi pencegahan yang benar. Dan mempersiapkan dalam pencegahan dini.

"Waktu kita menonton Wuhan kita seharusnya mempersiapkan diri, ini yang kami rasakan pemerintah kurang responsif. Malah pendapat yang menenangkan sesaat, dan malah banyak info yang salah, seharusnya informasi virus ini disampaikan dengan benar,"

Dalam kesempatan ini Sri juga menanggapi pemerintah Indonesia dinilai belum siap untuk melakukan lockdown. Sri mengatakan bila dilakukan lockdown pemerintah harus memastikan logistik masyarakatnya tercukupi.

"Kalau lockdown kesiapan pemerintah melayani saat lockdown apakah sudah siap, apakah pemerintah memberi makanan, Misalnya masyarakat yang tidak memiliki logistic yang cukup pemerintah harus penuhi itu. Apa sudah sesiap itukan pemerintah untuk melakukan lockdown," tegas Sri.

Baca juga:
Ada Corona, Pemerintah Percepat Pencairan Dana Desa Tahap Pertama Rp 28,8 T
Istana Klaim Indonesia Sudah Setop Ekspor Masker Sejak Januari Lalu
Digandeng BNPB Untuk Sosialisasi Pencegahan Covid-19, Influencer Ngaku Tak Dibayar
Kemendes: Dana Desa Bisa Digunakan Menjaga dan Mencegah Virus Corona
Dijadikan RS Darurat Covid-19, Wisma Atlet Mulai Disemprot Disinfektan
Ada 199 Orang Kontak dengan 3 Pasien Positif Covid-19 di Bali, Termasuk Tenaga Medis

(mdk/rhm)