Pemerintah Wacanakan Perusahaan Gelar Vaksinasi Mandiri Setelah Seluruh Nakes Selesai
Pemerintah membuka peluang bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi Covid-19 mandiri atau bayar sendiri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin mandiri bukan untuk individu tetapi untuk perusahaan yang menyediakan kepada karyawannya.
Pemerintah membuka peluang bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi Covid-19 mandiri atau bayar sendiri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin mandiri bukan untuk individu tetapi untuk perusahaan yang menyediakan kepada karyawannya.
Vaksin mandiri itu dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan dan petugas publik.
-
Siapa yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam disertasi Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung? Analisis ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya kerjasama antar-sektor dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Siapa yang memimpin aksi demo petani Kendeng saat pandemi COVID-19? Aksi demo petani Kendeng kembali dilakukan saat pandemi COVID-19. Kala itu mereka menolak aktivitas penambangan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
"Mulai vaksin mandiri nanti setelah mandatory vaccine untuk health workers sama public workers itu sudah diberikan. Jangan langsung di depan. Yang kedua, itu tidak boleh untuk individu, tapi bolehnya untuk korporasi," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (14/1).
Budi memberikan syarat perusahaan membeli vaksin mandiri untuk seluruh karyawannya. Ia melarang jika diberikan kepada jajaran pimpinan.
Pengadaan vaksin mandiri juga tidak dilakukan oleh pemerintah. Tetapi oleh pihak swasta. Vaksin yang boleh digunakan juga dengan syarat masuk daftar WHO dan disetujui izinnya dari BPOM.
"Ini sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah aja. pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri, yang penting, vaksinnya harus ada di WHO, harus diapprove oleh BPOM," ucap Budi.
Perusahaan juga harus menggunakan data penerima vaksin dari pemerintah. Hal itu agar mencegah terjadi tumpang tindih data dan pemerintah bisa memonitor efek samping vaksinasi tersebut.
"Saya enggak mau nanti datanya berantakan lagi. Jadi tetap sistem satu data harus pakai datanya kita untuk monitoring KIPI," ucap Budi.
Vaksin mandiri ini, menurut Budi, masih berupa wacana dan belum final diputuskan pemerintah. Budi menyebut, pemerintah berupaya melaksanakan program vaksinasi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
"Itu belum final, masih dalam diskusi karena kami takutnya sensitif kalau misalnya tidak ditata dengan baik," pungkasnya.
Baca juga:
Bentuk Tim Lintas Instansi, KPK Pastikan Kawal Pengadaan Vaksin Covid-19
BPOM: Imunogenitas Vaksin Sinovac 99 Persen Sampai Tiga bulan
Sultan HB X Tak akan Sanksi Warga Yogyakarta yang Menolak Divaksinasi Covid-19
Vaksinasi Covid-19 Bakal Dihentikan Jika Ada Kejadian Gawat
Vaksinasi di Jateng, Banyak Tenaga Kesehatan Tidak Datang hingga Server Bermasalah