Pemkot Bontang Sabet Penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan
Pemerintah Kota Bontang menyabet penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 dari BPJS Kesehatan Republik Indonesia
Pemerintah Kota Bontang menyabet penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 dari BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan diterma langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, Najirah di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Wakil Wali Kota Bontang, Najirah megungkapkan saat ini UHC Kota Bontang telah mencapai angka 98 persen. Sedangkan tingkat keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bontang sudah mencapai 80%.
- Sambut Akhir Tahun 2024, BPJS Kesehatan Borong Penghargaan Internasional
- Taj Yasin Sindir Hendi soal Pelayanan Kesehatan UHC: Mas Hendi Lupa Mencalon Gubernur Bukan Wali Kota
- Berhasil Kembangkan Smart City, Pemkot Bontang Raih Penghargaan ISNA 2024
- Dukung Pers Sehat, BPJS Kesehatan Kembali Raih Penghargaan Bergengsi
"Selain itu, tingkat keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Bontang sudah mencapai 80% dan dari kepesertaan aktif tersebut, tidak ada tunggakan hingga sampai dengan tahun 2023 kemarin," sebut Najirah.
"Dengan angka yang sudah bagus tersebut, yakni 98%, Kota Bontang mudah-mudahan bisa mencapai angka 100% terkait UHC di kemudian hari," jelasnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan bahwa angka UHC yang menyentuh lebih dari 98% merupakan cerminan dari komitmen kuat negara dalam memastikan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Pencapaian itu bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tegasnya.
“BPJS Kesehatan akan terus melakukan inovasi dan sinergi untuk perlindungan kesehatan menyeluruh dengan layanan yang mudah, cepat, dan setara,” jelas Ghufron.
Di sisi lain, dirinya juga membeberkan, capaian Universal Health Coverage (UHC) yang diraih Indonesia tidak hanya berbicara terkait jumlah peserta, tapi juga bagaimana JKN memastikan akses kesehatan yang adil dan merata.
“Untuk mendukung akses kesehatan, per 1 Agustus BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL),” beber Ghufron.