Pemkot Solo Jamin Dana Pilkada Tak Dipangkas untuk Covid-19
Di Solo, pemkot setempat juga memangkas habis berbagai anggaran untuk program kerja di tahun anggaran 2020. Namun untuk anggaran Pilkada 2020 hingga saat ini belum tersentuh.
Pemerintah pusat menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 akibat wabah virus corona atau Covid-19. Tak sedikit pemerintah daerah yang khawatir anggaran pesta demokrasi tersebut akan ikut terpangkas untuk penanganan Covid-19, seperti halnya anggaran pos lainnya.
Di Solo, pemkot setempat juga memangkas habis berbagai anggaran untuk program kerja di tahun anggaran 2020. Namun untuk anggaran Pilkada 2020 hingga saat ini belum tersentuh.
-
Apa gejala Covid Pirola? Mengenai gejala yang ditimbulkan akibat infeksi Pirola, diketahui belum ada gejala yang spesifik seperti disampaikan ahli virologi dari Johns Hopkins University, Andrew Pekosz, dilansir dari Liputan 6.Namun, tetap saja ada tanda-tanda yang patut untuk Anda waspadai terkait persebaran covid Pirola. Apabila terkena COVID-19 gejala umum yang terjadi biasanya demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek, bersih, lelah, sakit kepala, nyeri otot serta kemampuan indera penciuman berubah, maka gejala covid Pirola adalah sakit tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, batuk dengan atau tanpa dahak, dan sakit kepala.
-
Kenapa Covid Pirola mendapat perhatian khusus? Namun, para pemerhati kesehatan dan ahli virus memberi perhatian lebih terhadap subvarian ini lantaran kemampuan Pirola dalam melakukan breakthrough infections lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Ketika sebuah varian atau subvarian virus COVID memiliki kemampuan breakthrough infections yang tinggi maka akan menyebabkan kasus re-infeksi semakin tinggi.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa yang dimaksud dengan Pilkada? Pilkada adalah proses demokratis di Indonesia yang memungkinkan warga untuk memilih pemimpin lokal mereka, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya.
"Untuk Pilkada anggarannya sebesar Rp 21 miliar tidak kami pangkas. Kami dapat surat dari pusat agar tidak memangkas dana Pilkada," ujar Sekretaris Daerah Kota Solo, Ahyani, Jumat (24/4).
Menurut Ahyani, selain anggaran pilkada, yang tidak dipangkas adalah dana bantuan politik (Banpol). Hal tersebut sesuai dengan edaran dari pusat.
"Setelah ada informasi Pilkada diundur Desember mendatang, ada edaran susulan. Intinya tidak memperbolehkan menggunakan dana Pilkada dan dana Banpol," jelasnya.
Ahyani menyampaikan, untuk penanganan dampak Covid-19, Pemkot Solo telah memangkas berbagai anggaran. Setelah pada awalnya dianggarkan Rp49 miliar, namun dana tersebut diperkirakan hanya cukup digunakan hingga akhir Mei.
Saat ini mereka sedang mengotak-atik anggaran. Mereka perkirakan setiap bulan untuk menangani Covid-19 ini perlu dana Rp10-12 miliar.
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menambahkan, sebagian besar pemangkasan anggaran dilakukan pada program kerja yang sifatnya tidak krusial. Di antaranya perjalanan dinas, dan kegiatan yang bersifat bimbingan teknis (bintek).
(mdk/eko)