Pemprov Jabar Tak Bisa Bendung Ratusan Ribu Pemudik
Sekretaris sekaligus Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad mengatakan, imbauan untuk menahan mudik terus dilakukan secara masif.
Di tengah upaya pengajuan pembatasan sosial skala besar (PSBB), Pemerintah Provinsi Jawa Barat dihadapkan pada situasi gelombang pemudik. Sejauh ini, sudah ada sekitar 240 ribu warga dari daerah atau provinsi lain ke Jawa Barat.
Sekretaris sekaligus Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad mengatakan, imbauan untuk menahan mudik terus dilakukan secara masif.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Bagaimana peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Peningkatan kasus Covis-19 di DKI Jakarta aman dan sangat terkendali. Tidak ada kenaikan bermakna angka perawatan rumah sakit juga.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
"Kabupaten dan kota termasuk kita juga terus lakukan sosialisasi untuk tidak mudik. Untuk diketahui, dari data sementara yang kita terima, itungan kasar sudah ada 240 ribu pemudik. Sebagai perbandingan, puncak mudik tahun 2019 itu ada 3,8 juta pemudik yang masuk ke Jabar," katanya dalam konferensi pers, Selasa (7/4).
Pemerintah provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Ridwan Kamil ini belum bisa secara tegas melakukan pelarangan. Pasalnya, pengajuan PSBB kepada pemerintah pusat masih terkendala beberapa hal teknis.
Salah satu argumen yang diandalkan adalah data valid mengenai hasil rapid test virus Corona (Covid-19). Sayangnya, data ini masih belum maksimal. Dari alat yang sudah didistribusikan sekitar 63.120 unit ke kabupaten kota, data yang masuk baru berjumlah 21.646. Hasil sementara, ditemukan warga yang terindikasi positif sebanyak 826 orang atau 3,8 persen. Data lanjutan masih dalam proses untuk diverifikasi.
Langkah penanggulangan berupa jaringan pengamanan sosial berupa bantuan pun masih belum bisa terealisasi. lagi-lagi terkendala verifikasi data dari pemerintah tingkat II yang belum rampung.
Upaya pencegahan dan menekan pandemi belum bisa berjalan maksimal. kebijakan membangun pusat karantina untuk warga yang datang dari wilayah lain, terutama yang masuk kategori episentrum masih belum siap.
"Tentunya hal ini jadi perhatian dan antisipasi bagi kita di provinsi dan kami berharap kabupaten dan kota juga sudah ada yang berinisiatif untuk membangun karantina ini khususnya bagi pendatang dan kami terus berkolaborasi dengan kabupaten dan kota," ungkap Daud.
"Kalau seandainya memang di kabupaten dan kota perlu karantina dan kebetulan tidak ada tempat, dan kebetulan ada asset provinsi di sana, itu bisa dibicarakan antara pemerintah kabupaten dan kota dengan provinsi," pungkasnya.
(mdk/fik)