Peneliti UGM: Pemerintahan Jokowi rawan tersandera agenda neoliberal

"Pemerintahan Jokowi-JK harus dibebaskan dari sandera ekonomi-bisnis di lingkungan pemerintahan."

Hiruk-pikuk perseteruan KPK-Polri dinilai bukan ancaman terlalu serius yang perlu diwaspadai oleh pemerintahan Jokowi-JK. Ancaman yang paling perlu diantisipasi adalah kembali dijalankannya agenda-agenda ekonomi neoliberal yang bertentangan dengan amanat konstitusi.

Direktur Mubyarto Institute, Awan Santosa, memaparkan sejumlah indikasi bahwa pemerintahan Jokowi-JK berpotensi tersandera oleh agenda neoliberal.

"Pertama, desakan kepada pemerintahan Jokowi untuk melakukan liberalisasi energi, khususnya migas yang lebih masif lagi, di antaranya melalui pelepasan harga BBM ke mekanisme pasar. Di belakang agenda ini tentu saja adalah penguasa migas baik di lingkungan Jokowi maupun pemain migas internasional," ujar Awan lewat keterangan tertulis, Minggu (1/2).

Kedua, lanjut dia, adalah dorongan kepada pemerintahan Jokowi untuk memperluas peran sektor korporasi melalui agresivitas pembangunan infrastruktur yang dijalankan dan sebagian dibiayai mereka melalui berbagai skema investasi.

"Salah satu penetrasi agendanya dalam penyusunan RAPBN-P 2015 yang didesain defisit Rp 225,9 triliun sebagai pintu masuk utang luar negeri yang dalam rancangan tersebut diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp 400 triliun, di antaranya untuk Penyertaan Modal Negara terhadap beberapa BUMN. Salah satu BUMN yang akan dibiayai terbesar adalah PT SMI yang bergerak dalam bidang infrastruktur," papar dia.

Ketiga, ujar Awan, adalah tekanan kepada pemerintahan Jokowi untuk melanjutkan liberalisasi perdagangan dan investasi. "Di antaranya melalui pemberian izin ekspor mineral PT Freeport setelah adanya komitmen pembangunan smelter di Gresik," katanya.

Menurut peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) UGM Yogyakarta itu, berbagai indikasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK masih rentan disusupi agenda ekonomi neoliberal yang akan membelokkan jalannya pemerintahan pro-rakyat berdasar konstitusi.

"Untuk itu senyampang pemerintahan Jokowi baru berjalan 100 hari maka perlu upaya serius untuk menahan serbuan agenda neolib ini. Pemerintahan Jokowi-JK harus dibebaskan dari sandera ekonomi-bisnis di lingkungan pemerintahan yang berjalan dengan kepentingannya sendiri," kata dia.

Namun di sisi lain, Awan meyakini pemerintahan Jokowi-JK yang didukung penuh PDI Perjuangan yang berideologi Pancasila 1 Juni 1945 ajaran Bung Karno, akan dapat melawan agenda kaum neolib tersebut.

"Kuncinya Jokowi menjaga konsistensi terhadap perintah Ideologi Pancasila, mentaati konstitusi dan menyatu dalam gerakan rakyat dalam rangka mewujudkan Tri Sakti, Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi dan Berkepribadian dalam Budaya," ujarnya.

"Hal lain yang mendesak bagi Jokowi adalah membentengi istana dari para penganut paham liberalisme energi dan khususnya ekonomi dan pertanian," imbuhnya.

Peringatan kewaspadaan terhadap agenda neoliberal ini sejalan dengan merebaknya isu belakangan ini tentang tiga orang di ring 1 Jokowi yang disebut-sebut ingin menjauhkan sang presiden dari partai pendukungnya. Bahkan, menurut sumber merdeka.com, mereka yang di media sosial diplesetkan sebagai 'Trio Macan' itu disebut-sebut sudah mulai menyetir Jokowi agar mau mengikuti agenda neoliberal pesanan Barat.

"Kebenaran soal Trio Macan di Istana harus diungkap agar tidak menimbulkan fitnah," ujar Awan tentang sebuah postingan di situs jurnalisme warga.

Baca juga:
Bercelana pendek, Jokowi bersepeda di tengah gerimis Jakarta
Jokowi: Saya malu ditanya Presiden Vietnam, kapan impor beras lagi?
Jokowi janjikan 6 ribu traktor gratis untuk petani Jateng
Beri 831 hand tractor, Jokowi minta petani Sukoharjo produktif
Sukoharjo diguyur hujan seharian, Jokowi gagal tanam padi