Susul UGM dan UII, Unand Juga Kritik Penyimpangan di Era Pemerintahan Jokowi
Civitas akademika Universitas Andalas (Unand) mengkritik penyimpangan di era pemerintahan Jokowi dengan menyampaikan manifesto bertajuk penyelamatan bangsa.
Civitas akademika Universitas Andalas (Unand) mengkritik penyimpangan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan menyampaikan manifesto bertajuk penyelamatan bangsa.
Susul UGM dan UII, Unand Juga Kritik Penyimpangan di Era Pemerintahan Jokowi
Kegiatan dipusatkan di depan gedung Convention Hall, Unand, Padang, Jumat (2/2).
Dosen Unand sekaligus penginisiasi kegiatan, Hary Efendi Iskandar mengatakan, negara Indonesia saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja.
Pemerintah dinilai tidak lagi malu menyatakan keberpihakan serta dukungan secara terang-terangan kepada pasangan capres dan cawapres tertentu menjelang dua minggu pemilihan umum.
"Kegiatan ini adalah sebuah desakan moral untuk mengingatkan presiden dan jajaran pemerintahan tingkat pusat maupun daerah agar menyelenggarakan pemilu dengan adil," katanya
Berikut Lima Manifesto yang Disampaikan Civitas Akademika Universitas Andalas:
1. Menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi.
2 Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan pemilu.
3. Menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu, serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi dan konstitusi.
4. Mendesak pemerintah untuk mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elite.
5. Mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo/kelompok tertentu dalam politik elektoral, kekerasan budaya, pengekangan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil.
Sebelumnya, pada 31 Januari 2024, civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) mengeluarkan petisi Bulaksumur. Petisi itu dibacakan oleh guru besar, dosen, dan mahasiswa, yang kekecewaan pada Presiden Jokowi. Mereka menilai Jokowi tidak lagi mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada.
Kemudian pada 1 Januari 2024, civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) juga mengeluarkan pernyataan sikap Indonesia Darurat Kenegaraan dan mendesak Presiden Jokowi kembali memunculkan sikap kenegarawanannya di atas kepentingan keluarga.
