Pengarah Unit Pembinaan Pancasila diisi tokoh agama dan masyarakat

Pengarah Unit Pembinaan Pancasila diisi tokoh agama dan masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pembentukan Unit Kerja Presiden Untuk Pembinaan Ideologi Pancasila. Pembentukan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pembentukan Unit Kerja Presiden Untuk Pembinaan Ideologi Pancasila. Pembentukan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, lembaga yang kedudukan akan langsung di bawah Presiden tersebut akan memiliki struktur yang terdiri dari Dewan Pengarah dan Dewan Eksekutif. Dewan Pengarah akan diisi oleh sembilan orang dan Dewan Eksekutif diisi oleh satu orang. Dewan Eksekutif akan menunjuk beberapa orang untuk menjabat pos Deputi.

"Di dalam waktu yang dekat Presiden akan menerbitkan Keppres (Keputusan Presiden) untuk menentukan siapa saja dewan pengarahnya dan Kepala untuk eksekutifnya," kata Pratikno usai mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (1/6).

Menurut Pratikno, sembilan Dewan Pengarah akan diisi oleh tiga komponen, yaitu mereka yang dianggap seorang negarawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Namun, ia enggan mengungkapkan siapa saja mereka.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo belum mau mengungkapkan siapa saja nama-nama yang akan ia tunjuk sebagai sembilan Dewan Pengarah dan satu Dewan Eksekutif tersebut.

"Nanti kalau sudah dilantik juga tahu siapa saja," kata Jokowi sembari berjalan meninggalkan lokasi upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila.

Saat ditanya awak media terkait detail lembaga yang baru ia bentuk ini, ia juga enggan menjawabnya. Jokowi melemparkan senyum dan berjalan beriringan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam pidato di Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Jokowi mengatakan lembaga baru ini akan menjadi kepanjangan tangan dirinya untuk memperkuat pengamalan pancasila yang menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan.