Pengawasan akun medsos dosen dan mahasiswa dinilai kurang efektif
Langkah Menristekdikti Mohamad Nasir melakukan pengawasan aktivitas media sosial para rektor dan dosen dengan alasan memantau masuknya paham radikalisme ke dalam kampus dinilai kurang efektif. Meski langkah itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar untuk dilakukan sebagai langkah antisipasi.
Langkah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir melakukan pengawasan aktivitas media sosial para rektor dan dosen dengan alasan memantau masuknya paham radikalisme ke dalam kampus dinilai kurang efektif. Meski langkah itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar untuk dilakukan sebagai langkah antisipasi.
"Itu kan mengantisipasi, dalam konteks upaya antisipasi boleh-boleh saja. Tetapi efektivitasnya perlu dipertanyakan," kata Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Fauzan, Rabu (6/6).
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
-
Kenapa Ditjen Polpum Kemendagri menggelar FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme? Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Fasilitasi Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Aula Cendrawasih, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (23/8).
-
Bagaimana cara mencegah tindakan terorisme? Cara mencegah terorisme yang pertama adalah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengetahuan tentang ilmu yang baik dan benar ini harus ditekankan kepada siapa saja, terutama generasi muda.
-
Apa tujuan dari FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme yang diselenggarakan Ditjen Polpum Kemendagri? Lebih lanjut, Handoko berharap, FGD Penanganan Radikalisme dan Terorisme ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman dalam upaya penanganan penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Dengan demikian, nantinya dapat terbangun stabilitas sosial politik dan keamanan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia.
-
Siapa saja yang terlibat dalam FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme yang diselenggarakan Ditjen Polpum Kemendagri? FGD melibatkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait. Mereka di antaranya Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Binda Jawa Tengah, Satuan Tugas Wilayah Densus 88, serta Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah.
-
Bagaimana caranya untuk memperkuat ideologi bangsa agar terhindar dari infiltrasi ideologi yang mengarah pada aksi terorisme? “Semua sila-silanya harus masuk ke hati. Namun, selama ini yang dirasa Pancasila hanya sekadar pengetahuan kognitif, belum menjadi belief system ke hati yang paling dalam, maka tanamkan itu dan insyaallah nilai-nilai yang tidak sesuai di hati akan terhindar dengan sendirinya,” ucapnya.
"Apa itu efektif kalau arahnya upaya deradikalisasi. Kayak kita ini, orang yang mencoba mengungkap radikalisme, terus apa benar tidak terlibat? Ya kalau memang sebagai antisipasi tentu boleh-boleh saja, tetapi tingkat efektivitasnya yang perlu kita lihat," sambungnya menambahkan.
Kata Fauzan, upaya penting yang perlu dilakukan adalah pendampingan setiap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di masing-masing kampus. Pendampingan itu dilakukan oleh dosen yang memang diberi tugas atau bertanggung jawab terhadap masing-masing UKM.
"Saya lebih sepakat, seumpama Kemenristekdikti menurunkan regulasi yang menyebutkan di situ ada pendampingan-pendampingan di setiap unit kegiatan mahasiswa. Itu saya kira lebih bagus. Itu efektif, meskipun toh itu juga belum tentu menjamin 100 persen, tetapi langka ini bisa dijadikan warming," jelasnya.
Kata Fauzan, UMM adalah perguruan tinggi yang mengemban misi idiologis Muhammadiyah dan sejak awal menolak radikalisme. Upaya yang suah dilakukan adalah mengontrol terhadap seluruh kegiatan mahasiswa agar tidak terpapar ideologi sesat, termasuk radikalisme dan terorisme.
"Deradikalisasi itu kita antisipasi dengan cara pendampingan terhadap seluruh kegiatan kemahasiswaan. Itu sebagai bentuk kontrol untuk memantau idologi-idologi yang berkembang, yang ditengarai mengarah pada radikalisme," jelasnya.
Menurutnya, kalau radikalisme banyak tumbuh di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia karena memang PTN tidak berbasis keislaman seperti kampusnya. Semua perguruan tinggi Muhammadiyah membangun mahasiswa berwawasan kebangsaan dan keislaman yang tentu versi Muhammadiyah.
Seluruh kegiatan organisasi di kampusnya diatur dari mulai lembaga intranya, termasuk kajian-kajian Islam. Semua didampingi seorang dosen, yang bertanggung jawab mengawal organisasi-organisasi itu.
Sepanjang kegiatan dilakukan di Kompleks UMM, dipastikan masih terpantau. Tetapi memang tetap harus waspada, gerakan terorisme dan radikalisme disebut sebagai siluman.
Gerakan mereka mengambil basis anak-anak muda yang berpendidikan. Sehingga memang pendampingan saja tidak cukup, karena organisasinya yang tidak permanen dan bisa membubarkan diri sewaktu-waktu.
"Tahun 2005, pernah mahasiswa kami sebagai korban NII (Negara Islam Indonesia) yang dicuci otaknya. Saya ingat, karena saya kepala Biro Kemahasiswaan," tegasnya.
Selain itu UMM juga menjalin kerja sama dengan stakeholder dan warga lingkungan kampus untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman. Bahkan kerjasama terjalin dari tingkat RT RW, karena memang kampusnya berada di perkampungan.
"Karena yang kami antisipasi sebenarnya tidak hanya radikalisme saja. Radikalisme ini kan menjadi berita menarik karena memiliki pemuatan politik yang kuat. Tetapi tidak kalah pentingnya peredaran narkoba, hubungan bebas yang juga harus dintisipasi. Kita kerja dengan unit masyarakat tersebut mengantisipasi agar tiadak terjadi persoalan itu," jelasnya.
Baca juga:
Sandiaga janji lakukan pembinaan di masjid yang diduga disusupi radikalisme
Ada 40 Masjid di Jakarta diduga ajarkan radikalisme dan intoleransi
Sandiaga klaim kantongi data 40 masjid radikal di Jakarta
Wapres JK minta kampus beri pemahaman antiradikalisme pada mahasiswa
Mahasiswa diminta aktif cegah radikalisme di kampus