Penindakan Kasus Korupsi Dinilai Terhambat Jika Jokowi Tak Segera Teken Perppu KPK
"Indeks persepsi korupsi di Indonesia kalau tidak dikeluarkan Perppu, kita yakini akan stagnan. Atau mungkin turun dan apa yang terjadi. Efeknya citra pemerintah di mata internasional semakin menurun dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi."
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan oleh DPR. Perwakilan Koalisi Save KPK, Kurnia Ramadhana, mengatakan jika keputusan tidak segera diambil akan berdampak memperlambat proses penindakan kasus-kasus korupsi.
"Terkait penindakan kasus korupsi yang akan melambat disaat UU KPK disahkan dan perppu tidak juga dikeluarkan kenapa? Karena dalam UU KPK persoalan pro judicial terkesan sangat birokratis. Pimpinan KPK tidak lagi jadi penegak hukum," kata Kurnia di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (6/10).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana menurut PKS, pertemuan Jokowi dengan para capres bisa membangun persatuan Indonesia? Dia menilai, jika pertemuan antara Jokowi dan ketiga kandidat capres terkuat itu terlaksana, maka persatuan Indonesia akan semakin baik. Sebab, seluruh tokoh terlihat bekerja sama membangun bangsa. "Bagus, saya senang itu. Itu berpikir matang dan dewasa. NKRI ini negara lagi baik-baik. Segala sesuatu kalau digabung dengan pemikiran-pemikiran positif untuk membangun NKRI ke depan itu positif."
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
"Indeks persepsi korupsi di Indonesia kalau tidak dikeluarkan Perppu, kita yakini akan stagnan. Atau mungkin turun dan apa yang terjadi. Efeknya citra pemerintah di mata internasional semakin menurun dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi," sambungnya.
Tidak hanya itu, Kurnia menjelaskan, KPK nantinya tidak akan jadi institusi utama dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut, kata dia, terlihat pada pasal 3 UU KPK yang baru.
"Sehingga kalau pandangan secara sederhana kedudukan KPK, kepolisian dan kejaksaan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi jadi sama. Padahal mandat dari UU KPK awalnya KPK ditetapkan sebagai leading sektor untuk pemberantasan korupsi," ungkap Kunia.
Tidak hanya soal kinerja KPK, citra pemerintah Jokowi juga akan buruk jika tidak segera bersikap. Apalagi masa kerja Jokowi periode ini akan berakhir pada 14 Oktober mendatang.
"Meninggalkan jejak yang baik, dengan revisi UU KPK dengan cara menerbitkan Perppu," ungkap Kurnia.
Baca juga:
Politisi NasDem Nilai Jokowi Tak Akan Permalukan DPR Soal Perppu KPK
Gerindra Melihat Respons Masyarakat Terhadap UU KPK Tak Dibuat-buat
Jokowi Sedang Kalkulasi Penerbitan Perppu dan Legislative Review UU KPK
Dukung Perppu KPK, Gerindra Ingin Rekuitmen Dewan Pengawas Dipilih DPR
Jokowi Disarankan Terbitkan Perppu Penangguhan UU KPK Hasil Revisi
Baleg DPR Nilai Jokowi Cepat Terbitkan Surpres Revisi UU KPK Tapi UU Lain Lamban
Gerindra: Tak Ada Istilah Presiden Dimakzulkan karena Keluarkan Perppu