Penjelasan Kapolri Sigit soal Bentrok TNI-Polri dengan Warga Rempang Batam Sampai Tembak Gas Air Mata
Sigit mengimbau dalam menyelesaikan masalah ini pihaknya juga akan mendorong adanya musyawarah. Sehingga kejadian bentrokan, seperti hari ini bisa dicegah.
Bentrok terjadi karena pematokan lahan
Penjelasan Kapolri Sigit soal Bentrok TNI-Polri dengan Warga Rempang Batam Sampai Tembak Gas Air Mata
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat suara terkait bentrokan yang terjadi antara warga dengan aparat gabungan di Pulau Rempang, Batam, Kamis (7/9). Imbas aksi protes warga terhadap kegiatan pengukuran oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
"Terkait Pulau Rempang, sebagaimana kita ketahui bahwa di sana ada kegiatan
terkait dengan pembebasan atau mengembalikan kembali lahan milik otoritas Batam yang saat ini dikuasai oleh beberapa kelompok masyarakat," kata Sigit kepada wartawan, di Jakarta Pusat, Kamis (7/9).
- Melihat Lebih Dekat Kawah Timbang Dieng, Gas Beracunnya Pernah Merenggut Ratusan Korban Jiwa
- Keseruan Jajaran Polres Bantul Main Ketoprak, Sampaikan Pesan Kamtibmas
- Pelajar Rempang Terdampak Gas Air Mata, Begini Penjelasan Polri
- Warga Rempang Batam Bentrok dengan Petugas Gabungan, Terjadi Lemparan Batu dan Tembakan Gas Air Mata
Pembebasan lahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut rencana Pulau Rempang yang telah resmi ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional pada Agustus 2023 lalu.
Dalam rangka Pembangunan Industri, pariwisata dan lainnya. PSN itu bernama 'Rempang Eco-City'.
Dimana awalnya telah dilakukan sejumlah upaya seperti musyawarah oleh BP Batam untuk mempersiapkan relokasi dan ganti rugi terhadap warga setempat yang telah memanfaatkan lahan di Pulau Rempang.
"Karena memang ada kegiatan yang akan digunakan oleh BP Batam. Tentunya langkah-langkah yang dilaksanakan oleh BP Batam mulai dari musyawarah kemudian mempersiapkan relokasi,"
kata Kapolri Sigit.
merdeka.com
"Termasuk ganti rugi terhadap masyarakat yang mungkin telah menggunakan lahan ataupun tanah yang ada disitu," kata Kapolri Sigit.
Sayangnya, saat proses pemasangan patok hari ini terjadi aksi penolakan yang dilakukan sejumlah warga. Berbuntut aksi bentrokan antara petugas gabungan TNI-Polri sehingga dilakukan penertiban.
Sigit mengimbau dalam menyelesaikan masalah ini pihaknya juga akan mendorong adanya musyawarah. Sehingga kejadian bentrokan, seperti hari ini bisa dicegah.
"Ada beberapa aksi, karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini dilakukan upaya-upaya penertiban. Namun demikian upaya musyawarah, upaya sosialisasi penyelesaian dengan musyawarah mufakat menjadi prioritas hingga kemudian masalah di Batam, Pulau Rempang bisa diselesaikan," kata Kapolri.
Bentrokan di Pulau Rempang
Sebelumnya, Keributan pecah saat petugas gabungan tiba di lokasi. Keributan itu dipicu karena warga masih belum setuju dengan adanya pengembangan kawasan tersebut yang merupakan kampung adat masyarakat Melayu.
Sampai saat ini, petugas gabungan masih berjaga di lokasi sampai situasi benar-benar kondusif, dan proses pengerjaan pengukuran lahan untuk proyek strategis nasional tersebut bisa diselesaikan pada hari ini.
Hal itu seiring beredarnya informasi terkait tindakan represif tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP terhadap masyarakat yang menghalangi jalannya tugas personel.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait menjelaskan ada masyarakat yang mengatasnamakan warga Rempang terlebih dulu melemparkan batu dan botol kaca ke arah personel keamanan yang akan memasuki wilayah Jembatan 4 Barelang.
Bahkan, sejumlah pihak tidak bertanggung jawab juga terus melemparkan batu meski petugas kepolisian telah mengimbau melalui pengeras suara agar barisan massa tidak gegabah dalam mengambil tindakan.
"Informasi dari tim di lapangan, sudah ada beberapa oknum provokator yang ditangkap pihak kepolisian. Beberapa di antaranya bahkan didapati membawa parang dan sudah berhasil diamankan," ujarnya di Batam, dikutip dari Antara.
Dia pun mengajak masyarakat Kota Batam untuk mengecek terlebih dulu informasi yang diterima sebelum menyebarkannya melalui media sosial. Bukan tanpa alasan, kata Tuty, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengukuran tersebut.
"Jangan terprovokasi dan tetap jaga situasi kondusif demi Batam lebih baik," katanya.