Sebutkan Asas Pemilu di Indonesia, Inilah Penjelasannya

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Trending
Penjelasan Prabowo Soal Pembelian Alutsista Bekas

Hal itu dikatakan Prabowo menjawab pertanyaan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Muncul Gerakan 'Anak Abah Coblos 3 Paslon’ di Pilkada Jakarta, Begini Respons Suswono

Gerakan itu diduga muncul sebagai bentuk kekecewaan pendukung Anies Baswedan lantaran jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta.

suswono
Muncul Gerakan 'Anak Abah Coblos 3 Paslon’ di Pilkada Jakarta, Begini Respons Suswono

Gerakan itu diduga muncul sebagai bentuk kekecewaan pendukung Anies Baswedan lantaran jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta.

suswono
Segini Gaji Jenderal Listyo Sigit, Kapolri yang Siap Mundur Jika Terlibat Judol

Kapolri meminta Propam dan Kapolda melakukan pemeriksaan kepada personelnya memastikan tidak terlibat judol.

Berita Paham
Menangis, Penempatan Pertama Bintara Polri SPN Polda Bali Dapat Gaji Pokok Rp2 Juta 'Terharu'

Seperti apa momennya? Simak ulasan selengkapnya berikut ini.

Trending
TPN Ganjar-Mahfud Resmi Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres 2024 ke MK

TPN Ganjar-Mahfud resmi mendaftarkan gugatan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024.

TPN Ganjar-Mahfud
PN Jaksel Belum Terima Surat Pencabutan Gugatan Praperadilan Firli Bahuri

"Hakim praperadilan belum menerima surat permohonan pencabutan,” kata Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto

Firli Bahuri
Ini Pertimbangan PTUN Tolak Gugatan PDIP Terkait Pencalonan Gibran

Selain menolak gugatan, majelis PTUN juga menghukum PDI Perjuangan selak penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000.

ptun pdip
Respons Surya Paloh soal Sahroni Maju Pilkada Jakarta 2024

NasDem tidak selalu memprioritaskan kadernya untuk diusung menjadi calon kepala daerah.

Sahroni
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo

Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)

Prabowo Subianto
Heboh Pencatutan KTP untuk Dukung Paslon di Pilkada Jakarta, PDIP: Itu Pelanggaran Sangat Serius

Hasto mengatakan, pencatutan KTP untuk dukungan merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti

PDIP
Ditanya Siapa Perintahkan Densus 88 Kuntit Jampidsus, Kejagung: Mabes Polri Lebih Tahu

Peristiwa penguntitan Jampidsus oleh Densus dikabarkan terkait kasus korupsi Timah

Densus 88