'Pentingnya pendidikan Pancasila cegah paham tertentu masuk sekolah'
Hafidh mengatakan, dirinya pernah berdiskusi dengan Sri Sultan HB X tentang adanya sekolah yang tidak mengadakan upacara, tidak diizinkan hormat ke bendera merah putih. Bahkan, sambung Hafidh ada sekolah yang menganggap Pancasila tidak jadi hal yang wajib.
Masuknya paham-paham tertentu di sekolah yang ada di Yogyakarta perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Anggota DPD RI asal Yogyakarta, Hafidh Asrom mengatakan bahwa ada pihak tertentu yang memiliki misi khusus untuk memasukkan paham-paham tertentu ke berbagai ranah di Indonesia yang salah satunya melalui jalur pendidikan.
"Kayaknya ini ada pihak yang ingin memanfaatkan dengan kebesaran Indonesia, karena Indonesia termasuk negara dengan umat muslim terbesar di dunia," ujar Hafidh, Senin (22/5).
Hafidh mengatakan, dirinya pernah berdiskusi dengan Sri Sultan HB X tentang adanya sekolah yang tidak mengadakan upacara, tidak diizinkan hormat ke bendera merah putih. Bahkan, sambung Hafidh ada sekolah yang menganggap Pancasila tidak jadi hal yang wajib.
"Sebetulnya ini sudah lama masuk ke Indonesia. Saat ini baru klimaksnya. Sehingga sekarang semua pihak mulai bergerak untuk ikut menanggulangi demi menyelamatkan NKRI yang menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia," papar Hafidh.
Hafidh menyarankan agar permasalahan masuknya paham tertentu ke sekolah ini harus ditanggulangi bersama. Masyarakat, kata Hafidh, harus ikut aktif berkontribusi untuk menanggulanginya. Tanpa masyarakat, akan sulit untuk ditanggulangi.
"Saya pernah mengumpulkan Ketua OSIS dari seluruh SMA di DIY dan memberi pemahaman mengenai Pancasila. Saya bilang pada mereka bahwa Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang yang harus kita taati. NKRI adalah harga mati. Itu saya ingatkan pada mereka agar tidak terjadi penyusupan dari orang yang memberi paham-paham tertentu," tegas Hafidh.
Oleh sebab itu, Hafidh menilai bahwa untuk menanggulangi masuknya paham-paham tertentu ke sekolah, pelajaran tentang Pancasila harus kembali diadakan lagi.
"Saya menghimbau pada Menteri Pendidikan untuk memasukkan unsur Pancasila ke dalam kurikulum. Tidak hanya sekedar dinyanyikan dalam lagu Indonesia Raya saja dan tidak hanya di dalam nyanyian-nyanyian. Tapi real didalam pelajaran yang diujikan. Hal itu perlu untuk penanaman nilai Pancasila sebagai dasar negara," pungkas Hafidh.
Baca juga:
Empat gagasan Presiden Jokowi perangi radikalisme dan terorisme
Generasi muda harus bergandeng tangan selamatkan bangsa
Mendikbud janji tangani 30 siswa Yogyakarta dibaiat kelompok radikal
Kapolda DIY: Ada sekolah disusupi kelompok radikal, 30 siswa dibaiat
Masyarakat pecinta NKRI dukung Polri berantas radikalisme
'Usir upaya intoleransi dan radikalisme di Indonesia'
Kontroversi pidato Ketua PMII yang memicu kemarahan warga Sulteng
-
Kapan Hari Lahir Pancasila diperingati? Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.
-
Kapan Hari Kesaktian Pancasila dirayakan? 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
-
Siapa yang merumuskan Pancasila? Pada hari ini, kita mengenang kembali lahirnya Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa.
-
Kapan Demokrasi Pancasila diterapkan di Indonesia? Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Dahulu, Indonesia sempat menganut ideologi Demokrasi Pancasila.
-
Apa yang dimaknai dari Hari Kesaktian Pancasila? Hari Kesaktian Pancasila sering dimaknai sebagai upaya memperkokoh peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
-
Bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau kepribadian bangsa. Hal ini yang kemudian membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Pancasila disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.