Pentingnya Sistem Peringatan Dini di Negara Risiko Bencana Alam

Menghadapi Gempa Bumi

Sementara itu, Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daryono mengungkap, hampir di seluruh pulau yang ada di Indonesia rentan terhadap gempa bumi. Mulai dari Aceh hingga Papua, monitoring kegempaan pada November 2021 saja, sangat mencolok.

Daryono mencontohkan, klaster kegempaan yang saat ini mencolok seperti di Aceh-Nias, Bengkulu-Lampung, Selat Sunda, Banten-Jawa Barat, selatan Yogyakarta-Jawa Timur, LomboK-Sumba, Sigi-Luwu Timur, Minahasa-Bolaang Mongondow, Laut Maluku, Ambon-Seram, Papua Bagian Utara.

“Sehingga wilayah-wilayah itu harus tetap kita perhatikan, kita terus memonitor kegempaan di klaster-klaster tersebut,” ujar Daryono.

“Ini bukan bermaksud memprediksi, tapi memonitor aktivitas dan perlu menjadi perhatian masyarakat,” kata dia lagi.

Dia pun mengungkapkan, BMKG telah melakukan kajian-kajian terkait dengan zona duga aktif gempa. Kemudian, pihaknya terus menginformasikan parameter gempa jika terjadi gempa dan akan memberikan peringatan dini tsunami jika terjadi gempa berpotensi tsunami.

Informasi tersebut dirilis melalui kanal-kanal resmi BMKG, seperti Biro BMKG, Warning Receiver System New Generation, WRS mobile, aplikasi website.

Daryono menambahkan, fungsi BMKG memonitor, memproses, menganalisis. Setelah itu disebarluaskan ke pemangku kebijakan serta langsung ke masyarakat. Produk utama BMKG adalah informasi gempa dan peringatan dini tsunami.

Informasi tersebut selanjutnya didistribusikan ke BPBD, BNPB, TNI-Polri, SAR, dan stakeholder lain yang terkait.

“Dari BMKG yang diterima BPBD itu menjadi dasar untuk mengaktivasi ‘sirine’ atau tidak jika terjadi gempa berpotensi tsunami. Jadi BPBD yang memutuskan untuk melakukan perintah evakuasi atau tidak,” kata dia.

Dia pun mengungkap, indikator tsunami dalam kategori berbahaya atau tidak. Misalnya, jika potensi tsunami diestimasi kurang dari setengah meter, masuk ke dalam kategori waspada. Kemudian, apabila potensi tsunami hingga 3 meter maka kategori siga. Kalau di atas 3 meter maka masuk kategori awas.

“Kalau BMKG mengeluarkan siaga dan awas untuk pantai-pantai tertentu, maka BPBD harus melakukan perintah evakuasi. Tapi yang mengaktivasi dan memerintahkan pemerintah daerah dalam hal ini BPBD,” tutur Daryono.

BMKG juga telah melakukan edukasi evakuasi mandiri kepada masyarakat. Namun terkadang, informasi dari BMKG tidak langsung sampai kepada masyarakat. Sehingga belum menjauh dari pantai ketika gempa terjadi.

Semestinya, lanjut dia, ketika masyarakat merasakan gempa, maka evakuasi mandiri harus segera dilakukan. Hal itu yang telah dilakukan oleh masyarakat Jepang.

“Di Jepang biasa itu. Jadi itu lebih menjamin keselamatan karena golden timenya sangat optimal,” katanya.

Sebab, informasi dari BMKG juga membutuhkan waktu hingga lima menit. BMKG butuh waktu untuk menganalisis sebelum diinformasikan kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, kuncinya adalah evakuasi mandiri dari masyarakat ketika merasakan gempa. Mereka yang sedang beraktivitas di pinggir pantai harus segera menjauh dari bibir pantai.

“Nah kalau potensi, kita sudah kehilangan lima menit untuk menjauh dari pantai. Tapi kalau evakuasi mandiri kan, gempa terasa, kita langsung start menjauh dari pantai,” terang Daryono.

Untuk langkah mitigasi, BMKG menyarankan, gempa bumi, harus dipahami tidak membunuh dan melukai. Tetapi, bangunan yang roboh menyebabkan luka dan meninggal. Sehingga mitigasi struktural itu menjadi solusi.

“Mitigasi struktural itu apa? Bangunan tahan gempa atau bangunan ramah gempa,” jelas dia.

Dia menjelaskan, bangunan tahan gempa harus struktur ruangannya kuat, tulangnya bagus, semennya juga baik. Artinya, struktur bangunannya bernilai, sedikit agak mahal.

Tapi kalau belum mampu mendirikan rumah tanah gempa, bangun rumah ramah gempa yang didesain dari bangunan ringan seperti kayu, bambu, atau seperti bangunan lainnya.

“Yang tidak boleh itu bangun rumah asal-asalan, rumahnya tembok, semennya diirit-irit, terus tulangnya enggak ada, kalau ada segede lidi, itu berbahaya. Jadi bisa membunuh dan melukai,” ujar dia.

Sementara untuk pencegahan tsunami, harus menata ruang pantai berbasis risiko tsunami. Dalam konteks ini, peta BMKG terkait tsunami itu jangan jadikan paranoid, apalagi phobia.

Kata dia, jadi peta-peta modeling tsunami yang menunjukkan tingginya tsunami, jangan menjadi komoditas kegaduhan. “Kemudian paranoid dan ketakutan,” dia mengingatkan.

Peta potensi tsunami tersebut, lanjut dia, harus dirujuk untuk menata ruang supaya ke depan bangunan-bangun vital, bangunan massal seperti sekolah dan rumah sakit, pasar, kantor, tidak dibangun di area rentan. Kemudian menata jalur evakuasi juga berbasis peta, peta kumpul, peta evakuasi.

BMKG membuat peta tersebut agar pemerintah daerah dan masyarakat terarah dalam proses pencegahan gempa. Peta dari BMKG justru untuk menyelamatkan masyarakat, untuk menata ruang ke depan, sebagai acuan mitigasi konkret.

Dia juga berharap, masyarakat harus berlatih evakuasi. Tanpa berlatih, maka tidak ada kesiapan berbuat apa saat terjadi bencana. Perlu latihan evakuasi, edukasi yang terus menerus secara berkala.

Daryono menjelaskan, BMKG juga memiliki program sekolah kegiatan gempa. Kemudian program namanya BMKG goes to school. Di dua program tersebut pihaknya menyiapkan edukasi potensi ancaman, cara mitigasi, SOP merespons info dan warning.

“Kemudian melakukan table top exercise, siapa berbuat apa, respons-responsnya seperti apa, kemudian melibatkan media, TNI-Polri, BPBD, sekolah, perguruan tinggi, dan pihak terkait,” tegas Daryono.

Alur Informasi

Direktur Peringatan Dini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Afrizal Rosya menjelaskan, mitigasi ada dua unsur. Pertama struktural, kedua non struktural.

Menurut dia, mitigasi struktural berkaitan dengan sarana dan prasarana yang bersifat fisik. Sehingga pembangunan-pembangunan fisik yang harus dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari bencana.

“Nah dalam kasus Semeru, sebenarnya pembangunan fisik mungkin jalur lahar, kemudian bagaimana sarana pos pengamatan dibangun, itu semua sebenarnya sudah dilakukan,” kata Afrizal.

Sementara untuk sistem peringatan dini, ada empat sub komponen yang harus diperhatikan. Pertama adalah pemahaman terhadap risiko. Kedua pengamatan monitoring. Pengamatan dan monitoring menjadi tupoksi PVMBG khusus untuk gunung.

Kemudian ketiga, kata dia, sistem diseminasi informasi peringatan dini. Artinya bagaimana pengamatan atau monitoring yang dilakukan PVMBG bisa efektif, cepat sampai ke masyarakat.

Keempat subsistem respons. Sebagaimana masyarakat segera merespons, memberikan aksi segera setelah sistem peringatan dini diberitahukan kepada masyarakat.

“Saya yakin dan percaya, masyarakat sudah tahu tingkat mana risiko yang ada di daerah-daerah rawan bencana,” katanya.

Dia mencontohkan, kalau di gunung ada kawasan rawan bencana 1, 2, dan 3. Semakin dekat ke kawah gunung maka semakin berbahaya. Kondisi ini sudah disampaikan atau disosialisasikan oleh PVMBG.

Biasanya yang menjadi kendala, rentang waktu hasil pengamatan PVMBG hingga sampai kepada masyarakat. Itu yang disebut dengan diseminasi peringatan dini.

“Nah aspek diseminasi inilah yang kadang-kadang menjadi permasalahan, apakah ini menjadi perannya PVMBG, apakah harus menjadi perannya daerah melalui BPBD,” katanya.

Alur informasi peringatan dini tersebut menjadi penting. Dari PVMBG kepada masyarakat. Permasalahannya dari BPBD atau perangkat daerah menerima informasi peringatan dini tersebut.

“Bagaimana sampai ke masyarakat. Itu permasalahan utama. Sementara dari Pusdalops BPBD harusnya mempunyai suatu sistem yang bisa cepat disampaikan kepada masyarakat.”

“Nah kalau di peringatan gempa bumi tsunami, kami sudah memasang sirine-sirine itu di lokasi wilayah terdampak,” jelas dia.

Untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan, BNPB mengamati seluruh hasil pengamatan yang dilakukan oleh PVMBG. Baik dalam bentuk visual, misalnya terkait gunung dari gambar visual CCTV, kelihatan gunungnya. Kemudian hasil dari analisis yang dilakukan PVMBG apakah sebuah gunung dalam kondisi normal. Apakah dalam kondisi waspada, siaga atau awas.

“Permasalahan ketika peringatan dini diberikan, saat terjadi situasi pergerakan level peringatan dini dari PVMBG. Nah ini memang kita secara otomatis tidak tersambung,” kata dia.

Sementara untuk masyarakat di sekitar gunung, apabila di Merapi ada sirine-sirine yang dipasang agar informasi yang diberikan PVMBG bisa diamati langsung diterima oleh masyarakat.

Dia berharap sistem informasi ini berjalan dengan akurat dan cepat. Sehingga tidak ada gab waktu yang lama untuk mengantisipasi bencana. Menurut dia, informasi peringatan dini jangan sampai terhenti di Pemerintah Daerah tapi juga langsung diketahui oleh masyarakat.

“Ini mungkin barangkali yang perlu kita perkuat. Kalau itu cepat sampai ke masyarakat, maka masyarakat pun akan memberikan respons cepat juga sesuai dengan SOP, berdasarkan hasil simulasi, latihan yang dilaksanakan,” katanya.

Sesuai UU, kata dia, penanggung jawab bencana ada di daerah, dalam hal ini pemerintah daerah. Ini yang menurut dia, perlu diperkuat lagi koordinasinya.

Jika diperlukan menambah titik untuk peringatan dini atau sirine supaya cepat didengar masyarakat, hal tersebut harus segera dilakukan khususnya untuk ancaman erupsi Gunung Semeru.

Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) ‘Veteran’ Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno menjelaskan, mitigasi bencana secara umum diperlukan investasi. Demi pengurangan risiko bencana di dalam semua proses pembangunan.

Kata dia, tidak hanya mitigasi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan bahkan di awal kebencanaan juga penting dilakukan. Karena jika tidak, kerugian akan bertambah besar.

Misalnya, mendirikan bangunan di tempat rawan bencana. Contohnya di Semeru, banya warga yang malah membangun rumah di bantaran aliran lahar.

“Itu kan sayang betul, padahal itu rumah bagus-bagus. Atau kasus di Banten dulu, tsunami itu juga sama. Jadi kadang-kadang kita lupa melakukan investasi untuk pembangunan,” terang Eko.

Begitu juga soal peringatan dini, Eko menjelaskan, peringatan dini bukan hanya alat. Tapi pengetahuan warga serta lembaga-lembaga terkait. Sistem peringatan dini harus mengarah pada mendorong orang memahami risikonya. Kedua, memberi pelayanan pemantauan bahaya. Ketiga, melakukan diseminasi informasi. Keempat melakukan respons.

“Jadi sistem itu tidak dianggap baik kalau salah satu dari empat itu enggak ada,” ujar dia.

Eko pun mengajak, baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama memahami bahaya bencana di sekitar tempat tinggal. Hal ini penting guna menekan risiko jatuh korban saat bencana terjadi.

“Memahami risikonya, lantas juga berupaya membangun sistem peringatan dini, membuat rencana-rencana, upaya-upaya untuk mengurangi risiko sehingga kita bisa mengantisipasi setiap potensi bencana yang ada. Kata kuncinya ada di situ,” tambah dia.