Penuhi Panggilan Polda Metro, Eggi Sudjana Berdalih People Power Bukan Makar
Selain itu, Eggi menilai kalau seruan itu adalah ajakan untuk mengawasi pemilihan umum (Pemilu) 2019. Seperti kecurangan-kecurangan yang terjadi di Malaysia.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana memenuhi panggilan penyidik Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Eggi penuhi panggil terkait seruannya 'people power'.
Menurut Eggi, laporan Dewi Ambarwati Tanjung dinilai tak tepat. Sebab, ia berdalih, people power itu bukan aksi makar.
-
Apa yang dilakukan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto terhadap jajarannya? Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.
-
Kapan Tiko Aryawardhana meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan? Pada Rabu dini hari tanggal 17 Juli sekitar pukul 00.35 WIB, setelah selesai pemeriksaan, suami dari Bunga Citra Lestari ini terlihat berjalan cepat meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Prabowo Subianto menghadiri Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
"People power harus dipahami oleh masyarakat luas tidak ada kaitannya dengan makar, tidak ada kaitannya dengan melawan pemerintahan yang sah, enggak ada. People power yang saya ucapkan adalah konsekuensi logis dari situasi yang disebut Pemilu curang," tegas Eggi di lokasi, Jumat (26/4).
Selain itu, Eggi menilai kalau seruan itu adalah ajakan untuk mengawasi pemilihan umum (Pemilu) 2019. Seperti kecurangan-kecurangan yang terjadi di Malaysia.
"Jadi kecurangan ini sudah kita upayakan secara prosedur dengan datang ke Bawaslu, saya ke Malaysia juga, saya temui dubes, tapi tidak ada responsif yang berharap untuk bisa diselesaikan. Maka logika gerakannya (people power) menjadi kekuatan rakyat," tegas Eggi.
Menurut Eggi, kekuatan rakyat itu sah dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat 2 dan 3. Isinya, lanjutnya, menyatakan dengan jelas kedaulatan rakyat. Bahkan, kata dia, juga terdapat dalam Pasal 28e ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat.
"Pendapat saya sebagai advokat loh jangan lupa. Sebagai advokat karena saya tim advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas). Enggak ada undang-undang yang saya langgar, undang-undang mana yang saya langgar? Tidak ada," pungkas Eggi.
Sebelumnya, politisi PAN Eggi Sudjana dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pidatonya yang menyerukan gerakan 'people power'. Pelapor bernama Dewi Ambarawati alias Dewi Tanjung melaporkan Eggi atas dugaan makar dan atau melanggar undang-undang ITE.
"Setelah diteliti people power itu sama dengan makar atau merebut kekuasaan yang sah. Saya sebagai warga negara merasa terganggu dengan statemen ini karena memang ini baru statement mungkin untuk pelaksanaannya kita belum tahu, tapi baru statemen ini sudah satu bentuk ancaman kepada stabilitas keamanan negara yang akan berdampak buruk bagi masyarakat kecil yang nggak mengerti apa-apa tentang politik," kata Dewi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (24/4).
Baca juga:
Serukan People Power, Eggi Sudjana Dilaporkan ke Polda Metro
Bawaslu Hentikan Laporan Eggi Sudjana Terhadap Jokowi
Eggi Sudjana Sebut Dwifungsi TNI Berpotensi Abuse of Power
Eggy Laporkan Kapitra atas Dugaan Pengancaman: Kepala Saya Mau Dipecahkan
Tolak Perda Berbasis Agama, PSI Disebut Cuma Ungkapkan Sikap Politik
Tak Takut Elektabilitas Anjlok, Ini Alasan PSI Tolak Perda Berbasis Agama