Perlu perubahan total agar tak ada lagi napi nikmati sel mewah
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik meminta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dievaluasi. Ini harus dilakukan menyusul kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin, Wahid Husen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik meminta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dievaluasi. Ini harus dilakukan menyusul kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Sukamiskin, Wahid Husen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Fraksi Demokrat mendorong pembaharuan menyeluruh dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hemat kami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah waktunya dievaluasi dan diperbaharui," kata Erma, Minggu (22/7).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana tugas KPPS dilakukan? Dalam pelaksanaan Pemilu, KPPS bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses pemungutan suara.
Menurutnya, permasalahan di lapas Sukamiskin ini adalah masalah lama yang hanya perlu menunggu waktu untuk bisa terkuak. Erma pun mendorong pemerintah menyelesaikan pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bersama DPR untuk bisa menciptakan keadilan di masyarakat.
"Karena dalam RUU KUHP yang baru terdapat banyak perbaikan sistem dan mekanisme hukuman yang lebih memperhatikan prinsip restorative justice," ungkapnya.
Politikus Partai Demokrat ini berharap Dirjen Lapas bisa melakukan evaluasi pada semua sel tahanan. Sebab, lanjut dia, masih banyak lapas yang kelebihan kapasitas dan itu berbanding terbalik dengan kemewahan yang terdapat di lapas Sukamiskin.
"Sungguh tidak layak dibandingkan dengan sel mewah napi. Belum lagi urusan utang bahan makanan narapidana yang terus menggerus anggaran karena banyaknya narapidana. Anggaran makan satu hari narapidana hanya Rp 15.000," ucapnya.
Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein sebagai tersangka suap. Selain Wahid, tiga orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka.
Tertangkapnya Wahid sebagai Kalapas Sukamiskin, juga menguak langgengnya jual beli sel sebagai 'kamar hotel'. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan tarif sel mewah berkisar Rp 200 hingga Rp 500 juta.
Baca juga:
Perlu perubahan total agar tak ada lagi napi nikmati sel mewah
Ditjen Pas diminta memperketat pengawasan Lapas koruptor pasca suap Sukamiskin
KPK ingatkan segel sel Wawan-Fuad Amin di Lapas Sukamiskin tak dirusak
Komisi III bakal panggil Dirjen Pas Sri Puguh terkait OTT Kalapas Sukamiskin
KPK akui pemberantasan korupsi sia-sia jika napi dapat fasilitas mewah di Lapas
Plh Kalapas Sukamiskin tak tahu kondisi terbaru Lapas