Perludem Nilai Kudeta di Myanmar Jadi Refleksi Indonesia Mengelola Pemilu
Terlebih saat ini Indonesia juga alami perdebatan terkait revisi UU Pemilu. Sebab itu perlu adanya sistem demokrasi yang baik terkait hal tersebut.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai fenomena Myanmar perlu menjadi pembelajaran untuk Indonesia. Salah satunya terkait Pemilu yang terjadi di negara tersebut.
"Refleksi untuk Indonesia, pemilu sejatinya adalah untuk mengelola konflik, jadi dari ujung peluru ke surat suara," kata Titi dalam diskusi 'Seruan untuk Menerapkan Prosedur Elektoral yang Demokratis di Myanmar', Sabtu (6/2).
-
Apa yang dimaksud dengan Pemilu? Pemilu adalah proses pemilihan umum yang dilakukan secara periodik untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat dalam sistem demokrasi.
-
Apa itu Pemilu? Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses atau mekanisme demokratis yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara memberikan suara kepada calon-calon yang bersaing.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Kenapa Pemilu penting? Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Kapan Pemilu dilaksanakan? Pemilihan Umum adalah proses demokratis yang dilakukan secara berkala untuk memilih wakil rakyat atau pejabat publik dalam suatu negara.
"Tetapi kalau pemilu tidak dipertahankan untuk melahirkan sebuah keadilan elektoral dia bisa digunakan untuk sebaliknya" tambah Titi.
Terlebih saat ini Indonesia juga alami perdebatan terkait revisi UU Pemilu. Sebab itu perlu adanya sistem demokrasi yang baik terkait hal tersebut.
"Ini kita perlu refleksi, bahwa sekali lagi sekarang kita ada perdebatan revisi UU Pemilu dan lain sebagai ini perlu menjadi refleksi bersama terlebih soal sistem," beber Titi.
Sebelumnya diketahui Sebelumnya diketahui Militer Myanmar kemarin menggulingkan pemerintahan demokratis yang rapuh dalam sebuah kudeta dengan menangkap sejumlah pemimpin sipil, memutus jaringan internet, dan menutup penerbangan.
Kudeta tersebut mengembalikan negara itu ke kekuasaan penuh militer setelah pelaksanaan demokrasi singkat yang dimulai pada 2011, ketika militer, yang telah berkuasa sejak 1962, menggelar pemilu parlemen dan reformasi lainnya.
Baca juga:
Belajar dari Kudeta di Myanmar, Tidak Boleh Ada Lembaga Superbody di Negara Manapun
Jokowi & PM Malaysia akan Utus Menlu Bahas Dampak Kudeta Myanmar di Tingkat ASEAN
Aksi Damai Kecam Kudeta Militer di Kedubes Myanmar
Joe Biden Desak Militer Myanmar Lepaskan Kekuasaan, Bebaskan Tahanan
Militer Myanmar Tangkap Pemimpin Senior Partai NLD Rekan Aung San Suu Kyi