Permintaan-permintaan tak masuk akal anggota dewan pakai uang rakyat
Ada yang minta fortuner sampai anggaran untuk perbaikan atap rumah.
Tingkah laku anggota dewan kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena kinerja apiknya menyerap aspirasi atau membuat produk regulasi yang baik untuk rakyat, melainkan karena sejumlah permintaan-permintaan yang aneh dan tak masuk akal sebagai wakil rakyat. Permintaan-permintaan ini tampaknya telah menjadi fenomena dan menjadi tren di Indonesia. Mereka seperti tidak malu meminta kepada eksekutif ketika kondisi rakyatnya belum sejahtera, bahkan jauh dari taraf hidup layak.
Semisal, pekan lalu, publik dibuat geleng-geleng anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura, Wahyu Dewanto Suripman yang terang-terangan meminta Kementerian Luar Negeri memberikan fasilitas saat dia dan keluarganya berlibur ke Australia. Permintaan fasilitas untuk plesiran juga diajukan anggota DPR Fraksi Gerindra, Rachel Maryam. Lagi-lagi, permintaan fasilitas itu terungkap dari bocornya surat dari Rachel kepada Duta Besar RI untuk Perancis. Dalam surat tersebut, Rachel mengirimkan rencana perjalanannya. Dia berpergian bersama enam orang anggota keluarga.
Yang terbaru, permintaan tak pantas yang membuat rakyat tepuk dahi keluar dari Anggota DPRD Jawa Barat. Para wakil rakyat ini bersikukuh ingin mengganti mobil dinas mereka yang lama menjadi Toyota Fortuner. Usulan pembelian mobil dinas baru untuk anggota DPRD Jawa Barat dinilai akan menyakiti hati publik. Di saat masih banyaknya warga yang kesusahan, tidak selayaknya wakil rakyat meminta mobil baru jenis Toyota Fortuner yang pengadaannya diperkirakan mencapai Rp 50 miliar.
Sederet cerita rengekan para anggota dewan ini terkesan kontras bila dilihat dari kinerja yang diberikan untuk rakyat. Melihat fenomena ini, merdeka.com mencoba menghimpun cerita-cerita permintaan anggota dewan ini, berikut ulasannya:
-
Siapa pemilik mobil mewah berpelat DPR RI? Menurut keterangan yang ada, TNKB kendaraan dengan pelat 77-02 itu merupakan milik anggota DPR RI.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Bagaimana cara pengemudi mobil mewah berpelat DPR RI meminta jalan? Dalam video tersebut terlihat mobil berjenis Toyota Alphard berwarna putih berulang kali membunyikan suara strobo untuk meminta jalan kepada pengendara lain.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
Minta mobil dinas diganti Fortuner
Anggota DPRD Jawa Barat bersikukuh ingin mengganti mobil dinas mereka yang baru menjadi Toyota Fortuner. Selain untuk menunjang kinerja, para wakil rakyat itu juga ingin disetarakan oleh kepala dinas yang acap kali gonta ganti mobil dinas. Permintaan mobil baru jenis Toyota Fortuner pengadaannya diperkirakan mencapai Rp 50 miliar.
"Untuk menunjang kinerja. Sejajar dengan eselon II. Kepala dinas ganti (mobil dinas) terus kok, kitakan setara sama mereka," kata Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir, kepada merdeka.com, Selasa (5/4).
Selain itu, Syahrir meyakini jika mobil jenis Toyota Fortuner mampu menjangkau lokasi dengan jalur yang sulit seperti di Jabar Selatan. Mobil dinas yang lama, yakni Toyota Rush juga dinilai Syahrir sudah tak laik lantaran lebih dari lima tahun atau peninggalan anggota dewan sebelumnya.
"Inikan sudah lama. Sudah lima tahun lebih juga," dalihnya.
Menurut Syahrir, rencana tersebut akan dieksekusi pada APBD murni 2016 ini. Berbagai proses sudah dilalui untuk fasilitas para wakil rakyat tersebut. "Sudah masuk APBD murni. Proses dilalui, tidak masalah. Tinggal e-catalog," terangnya.
Dia membantah ada 100 mobil yang diajukan melainkan 95 unit. "Kan pimpinan tidak, jadi cuma anggota saja," paparnya.
Fasilitas saat liburan keluarga ke luar negeri
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura, Wahyu Dewanto Suripman yang terang-terangan meminta Kementerian Luar Negeri memberikan fasilitas saat dia dan keluarganya berlibur ke Australia. Dalam surat itu Wahyu mengaku sebagai kolega Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi. Surat permintaan fasilitas itu menggunakan kop Kementerian PAN RB dengan tanda tangan Sekretaris Kementerian PAN RB, Dwi Wahyu Atmaji, tertanggal 22 Maret 2016.
Wahyu meminta fasilitas untuk keberangkatan 24 Maret 2016 hingga 2 April 2016, bersama keluarga. Fasilitas yang diminta berupa akomodasi dan transportasi selama di Australia. Namun tidak dijelaskan nominalnya. Dalam surat itu, tembusan juga ditujukan kepada Duta Besar RI untuk Australia di Canberra dan Konsul Jendral RI di Sydney.
Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi langsung merespon surat itu. Dia membantah surat itu mendapat persetujuannya. "Kalau tidak benar itu berarti iya hoax," kata Menteri Yuddy Chrisnandi di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (31/3).
Politisi yang pernah duduk di Komisi I DPR tersebut mengaku tidak pernah membuat surat rekomendasi apapun untuk koleganya. Namun dia tidak menampik mengenal Wahyu Dewanto Suripman. "Memang saya kenal. Tapi, saya tidak pernah memberikan fasilitas apapun. Jangankan memberikan fasilitas ke orang lain, pada keluarga saya sendiri saja tidak pernah," tegas dia.
Cerita lain datang dari politisi Partai Gerindra Rachel Maryam. lagi-lagi, permintaan fasilitas itu terungkap dari bocornya surat dari Rachel Maryam kepada Duta Besar RI untuk Perancis. Dalam surat tersebut, Rachel mengirimkan rencana perjalanannya. Dia berpergian bersama enam orang anggota keluarga.
Rachel tiba di Paris tanggal 21 Maret 2016 dengan pesawat dari Dubai. Dia mengaku akan menginap di Hotel Bradford Elysees Paris. "Saya mengharapkan bantuan saudara untuk dapat memberikan bantuan penjemputan di bandara (kedatangan), transportasi lokal selama di Paris dan pengantaran ke stasiun kereta dalam rangka kunjungan tersebut," tulisnya dalam surat tersebut.
Surat tersebut benar adanya. "Saya belum berhasil kontak Rachel, tapi kawan dekatnya yang ngerti, bilang kalau surat itu memang benar ditulis Rachel. Terjadi korespondensi per telepon (dengan pihak kedutaan), diminta adalah fasilitas bantuan untuk penjemputan transportasi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi merdeka.com, Jumat (1/4).
Uang makan Rp 2 juta agar bisa makan lobster
Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta tiba-tiba mendatangi ruang kerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kedatangan mereka untuk meminta penjelasan Gubernur Basuki yang juga akrab dipanggil Ahok, menolak peningkatan uang makan dan transportasi sebesar Rp 2 juta.
Para anggota dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, kerap merasa tekor bila uang perjalanan dinas tidak dinaikkan. Mereka mengaku selalu nombok bila makan di tempat mewah selama tugas. Sehingga, mereka meradang ketika mendengar Ahok menolak usulan itu.
"Enak aja ditolak, dia enggak tahu kita nombok terus," ujar Taufik di Balai Kota, Jakarta, Senin (14/12) lalu.
Uang perjalanan dinas buat anggota DPRD DKI sebelumnya hanya Rp 430.000. Kini, mereka bisa tersenyum lebar setelah Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok menyetujui menjadi menjadi Rp 2 juta atau naik hampir 500 persen. Kenaikan itu, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2015.
Â
"Ini sudah 12 tahun biaya perjalanan dinas enggak pernah naik. Sekarang sudah ada keputusan Mendagri dan nilainya kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nanti diputuskan dengan keputusan Gubernur," kata Taufik.
Alasan tidak bisa makan di tempat mewah menjadi alasan unik anggota dewan. Biasanya makanan kesukaan para elit politik ini adalah makanan laut alias sea food. Lobster menjadi favorit di menu ini. Fenomena anggota dewan lebih pilih makan di restoran mewah menjadi perhatian serius diberbagai kalangan.
DPR anggarkan Rp 12 M buat kasur
DPR lagi-lagi menjadi sorotan. Masih hangat soal kontroversi 7 proyek termasuk gedung baru yang akan menghabiskan dana Rp 1,6 triliun, kini diketahui DPR tengah menganggarkan Rp 12 miliar lebih untuk pembelian kasur bagi para anggotanya. Kasur-kasur itu akan ditempatkan di rumah dinas anggota.
Anggaran pembelian kasur sebesar Rp 12.452.495.000 itu diungkap oleh Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (22/8).
Uchok menjelaskan, pembelian kasur itu akan disebar di puluhan rumah jabatan anggota di kawasan Kalibata dan Ulujami. "Kalau disimulasi, alokasi anggaran untuk Kalibata dan Ulujami sebesar Rp 1,1 miliar, maka setiap rumah jabatan DPR, atau untuk satu orang anggota dewan pembelian kasur sebesar Rp 19 juta."
Uchok membuat perincian alokasi anggaran pembelian kasur itu sebagai berikut:
1). Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata Rp 10.304.525.000
2). Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Ulujami sebesar Rp 847.110.000
3). Pengadaan Spring Bed Wisma Griya Sabha sebesar Rp 1.300.860.000
Perbaikan atap rumah dinas
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aditya Mufti Ariffin menolak secara tegas wacana pembelian kasur di rumah dinas anggota DPR dengan anggaran Rp 12 miliar. Dia mengaku kasur yang dia gunakan di rumah dinas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan masih nyaman untuk digunakan.
"Kalau saya kurang setuju, dan kebetulan saya tinggal di rumah dinas Kalibata. Kasurnya masih bagus," kata Aditya saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/8).
Dia pun menyarankan agar anggaran tersebut diperuntukkan untuk hal yang lain. Pasalnya, di rumah dinas yang dia tempati saat ini mengalami kebocoran di bagian atap.
"Yang agak kurang bagus itu keadaan rumah yang bocor-bocor kalau hujan. Mending untuk yang lain, kalau memang untuk perumahan ya mending untuk perawatan rumahnya," ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, banyak anggota dewan yang tidak menempati rumah dinas. Sehingga, pembelian kasur baru memang tidak tepat sasaran.
Perpustakaan DPR RI se-Asia Tenggara Rp 570 miliar
Ketua DPR Ade Komarudin ngotot akan membangun gedung perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Perpustakaan tersebut akan mengacu pada model Library of Congress di Amerika Serikat.
Semangat politikus Golkar tersebut terlalu menyala-nyala. Padahal proyek perpustakaan tersebut tidak tercantum dalam rencana umum pengadaan tahun anggaran 2016 yang disetujui Kemenkeu masuk dalam postur APBN.
Sesuai dengan data yang dirilis oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR RI, hanya tercantum rencana pembangunan gedung baru DPR, oliklinik, dan Alun-alun Demokrasi. Antara lain ialah, pembangunan Gedung DPR RI dan Poliklink dengan pagu anggaran sebesar Rp 480 miliar itu. Kemudian manajemen konstruksi pembangunan Gedung DPR RI dan Poliklinik pagu anggarannya Rp 10 miliar.
Sedangkan pelaksanaan konstruksi pembangunan Alun-alun Demokrasi patokan anggarannya Rp 69 miliar. Ada pula perencanaan konstruksi pembangunan Alun-alun Demokrasi dengan pagu anggaran Rp 9 miliar. Lalu manajemen konstruksi pembangunan Alun-alun Demokrasi pagu anggaran senilai Rp 2 miliar.
Seluruh rencana pembangunan yang jika ditotal pagu anggaraanya senilai Rp 569.829.350.000 atau kurang lebih Rp 570 miliar tersebut, belum tuntas melalui tahap lelang dan eksekusi. Sebab Presiden Jokowi menebarkan kebijakan moratorium bagi pembangunan gedung kantor kementerian dan lembaga negara.