Peta rawan konflik Pilkada bisa berubah, Polri tunggu penetapan calon oleh KPU
Pemetaan daerah rawan konflik juga memperhatikan jumlah massa bakal calon yang tak lolos maupun lolos proses di KPU. Acuan Polri dalam memetakan wilayah konflik juga memperhatikan jumlah massa dan militansinya.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah memetakan daerah yang dianggap rawan konflik selama Pilkada serentak 2018 berjalan. Namun, kepastian pemetaan wilayah itu masih menunggu penetapan bakal calon dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Februari 2018.
"Kalau Mapping itu nanti kita lihat pada saat penetapan, sekarang ini kan masih belum, setelah tanggal 12 nanti pasti akan berubah peta konfigurasinya berubah, mungkin kita bisa indikasikan daerah-daerah yang rawan yang mendukung si A banyak dan dukung si B banyak gitu kan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/1).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Bagaimana proses tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak? Berikut kami rangkum penjelasan kapan Pilkada serentak dilaksanakan, tahapan, manfaat, hingga tantangannya, bisa disimak.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Bagaimana Pilkada dilakukan? Pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat melalui pemungutan suara. Setiap pemilih memberikan suaranya untuk memilih pasangan calon yang dianggap paling mampu dan sesuai dengan aspirasi mereka dalam memimpin daerah tersebut.
Pemetaan daerah rawan konflik juga memperhatikan jumlah massa bakal calon yang tak lolos maupun lolos proses di KPU. Acuan Polri memetakan wilayah konflik juga memperhatikan jumlah massa dan militansinya.
"Ini ada satu indikasi ada kontestasi yang rawan dengan melibatkan massa yang cukup signifikan. tapi nanti saat ditetapkan si A gak diterima oleh KPU, itu akan berubah konfigurasi nya, jadi sabar dulu tunggu sampai nanti tanggal 12 Februari lebih detail lagi," papar Setyo.
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Mohammad Iqbal mengatakan Mabes Polri sudah melakukan langkah preventif berupa perencanaan pengamanan di seluruh Indonesia.
"Kemarin pada saat apel Kasatwil itu kita visinya adalah seluruh wilayah seluruh Kapolres, Kapolda siapkan rencana pengamanan di pilkada serentak," kata Iqbal ujarnya saat ditemui di Monumen Nasional, Sabtu (2/12).
"Pada potensi kerawanan yang ada kita sudah mapping yang jelas Mabes Polri tidak underestimate potensi kerawanan apapun termasuk isu sara," sambungnya.
Baca juga:
Membuat tahun politik jadi adem, tak ada isu SARA dan politik uang
Pangdam Diponegoro sebut seluruh daerah di Jateng rawan gesekan saat Pilgub
Antisipasi serangan siber jelang Pilkada, Menko Polhukam bersinergi dengan BSSN
Polri buat Satgas Nusantara, tugasnya bikin adem politik yang memanas
Polda Jateng kantongi situs penyebar kampanye hitam