Pimpinan MPR Sampaikan Polemik Sistem Zonasi PPDB, Jokowi Pertimbangkan Dihapus Tahun Depan
Pertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).
Pertimbangan penghapusan sistem zonasi itu setelah menimbulkan pelbagai masalah di daerah.
Pimpinan MPR Sampaikan Polemik Sistem Zonasi PPDB, Jokowi Pertimbangkan Dihapus Tahun Depan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan menghapus kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi pada masa pendidikan tahun depan. Pertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9). "Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan (PPDB) ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," kata Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.
PPDB Sistem Zonasi Menimbulkan Masalah Baru di Daerah
Muzani menilai tujuan PPDB untuk pemerataan sekolah-sekolah unggul bagi peserta didik justru tak tercapai. Namun yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, sementara sekolah yang enggak unggul malah semakin tidak unggul.
Kecurangan di Sejumlah Provinsi
Tak hanya itu, Sekjen Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa ditemukan ketidakadilan dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Salah satunya, kecurangan di sejumlah provinsi.
Tujuan Tidak Sesuai Praktik di Lapangan
"Nyatanya memang maksud luhur maksud mulia maksud baik dari diselenggarakan kebijakan PPDB ternyata belum terjadi, bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," kata Muzani.