Pimpinan Pansus ini rela potong gaji demi tambah 19 anggota DPR
Ahmad Riza Patria mengungkapkan, opsi penambahan 19 anggota DPR baru merupakan jalan tengah yang diambil Pansus. Ditambahnya 19 kursi anggota DPR didasarkan pada perhitungan penambahan jumlah penduduk di sejumlah dapil dan lahirnya DOB, yaitu Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria mengklaim 560 anggota DPR siap dipotong gaji bulannya untuk mengakomodasi 19 anggota DPR baru. Pernyataan ini menyusul upaya Pansus untuk menambah 19 anggota DPR baru menjadi 579 kursi.
"Kalau pemerintah keberatan ada penambahan anggaran Rp 38 miliar, kami anggota DPR sepakat jumlah yang ada jadi 579. Anggaran kami enggak perlu ditambah tapi kami siapkan yang kami terima dikurangi seperti gaji dan dana reses untuk berbagi bagi teman kami yang 19," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).
Dia mengungkapkan, opsi penambahan 19 anggota DPR baru merupakan jalan tengah yang diambil Pansus. Ditambahnya 19 kursi anggota DPR didasarkan pada perhitungan penambahan jumlah penduduk di sejumlah dapil dan lahirnya DOB, yaitu Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
"Disepakati 19 yang sebelumnya diwacanakan penambahan sampai 600. Pansus sudah cari jalan tengah sebagai bentuk kompromi penambahan enggak sampai 40 tapi cukup 19 agar adil dan akomodir metode jumlah penduduk dan perhatikan luas wilayah dan jaga stabilitas," klaimnya.
Di lokasi sama, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Benny K Harman menyebut pihaknya telah menyiapkan 3 opsi terkait penambahan anggota DPR.
Ketiga opsi itu diantaranya, opsi 563 adalah penambahan hanya pada DOB (Kalimatan Utara), opsi 570 adalah pengurangan pada daerah yang sebelumnya berlebih dan diperbolehkan hanya berlebih 1 kursi, dan opsi 579 adalah tidak ada pengurangan pada daerah-daerah yang exsisting.
"Maka kita putuskan membuat formulasi dalam bentuk opsi-opsi. Tinggal kita sepakati saja yang mana. Pemerintah setuju tambah 19 atau 10 atau khusus DOB saja. Basis dukungan kita sudah sepakati 3 Pansus," jelas Benny.
Kendati demikian, Dia menilai opsi redistibusi dengan mengambil kursi yang berlebih ke daerah yang kekurangan kursi menimbulkan instabilitas.
"Ada sejarahnya, waktu itu kita minta mereka yang tidak berhak harus dikembalikan ke yang berhak. Ini yang saya katakan menimbulkan instabilitas. Untuk menjaga stabilitas ini yang lebih dapil tapi dapat sekarang ini pada 2014 berhak tapi diambil enggak tahu kita sehingga terjadi keseimbangan itu," pungkasnya.
Baca juga:
Saat wakil rakyat ribut minta tambah kursi
Usulan penambahan pimpinan MPR berasal dari fraksi pro pemerintah
Fadli Zon sebut penambahan 6 pimpinan MPR tak akan bebani anggaran
Zulkifli tolak pimpinan MPR jadi 11 orang: Emang mau main bola?
Usulan penambahan kursi pimpinan, DPR tunggu pemerintah setuju
Kompromi bagi-bagi kursi pimpinan di balik revisi UU MD3
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa UU MD3 masuk Prolegnas prioritas? Revisi UU MD3 memang sudah masuk Prolegnas prioritas 2023-2024 yang ditetapkan pada tahun lalu.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap. Di mana DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
-
Kenapa Pimpinan DPR tidak mau merevisi UU MD3 saat ini? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Bagaimana sikap Baleg terkait revisi UU MD3? Awiek memastikan, tidak ada rencana membahas revisi UU MD3. Apalagi saat ini DPR sudah memasuki masa reses. "Tapi bisa dibahas sewaktu-waktu sampai hari ini tidak ada pembahasan UU MD3 di Baleg karena besok sudah reses," tegas dia.
-
Di mana UMR berlaku? Kita ketahui bahwa upah minimum tidak berlaku secara tunggal untuk seluruh wilayah di Indonesia. Artinya, masing-masing daerah memiliki standar upah minimum yang berbeda-beda.