PKB Setuju Luhut: Kita Semua Lelah, Tapi Kebijakan Pemerintah Jangan Tumpang Tindih
Politikus PKB Luqman Hakim mengatakan tidak tahu apa yang dimaksud Luhut kepentingan politik yang menambah masalah. Namun, ia mengingatkan pemerintah harus mau menerima masukan dan kritik dari berbagai kalangan.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 sudah melelahkan. Ia tidak ingin ditambah masalah dengan kepentingan politik untuk menambah popularitas.
Menanggapi itu, politikus PKB Luqman Hakim mengatakan tidak tahu apa yang dimaksud Luhut kepentingan politik yang menambah masalah. Namun, ia mengingatkan pemerintah harus mau menerima masukan dan kritik dari berbagai kalangan.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Apa jabatan sahabat Irjen Pol Krishna Murti di PBB? Saat ini beliau sudah jadi Kepala Polisi PBB dan saya jadi Kadiv Hubungan Internasional Polri," ungkapnya.
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
"Saya tidak tahu persis apa maksud Pak Luhut dengan kepentingan politik yang menambahi masalah dalam penanganan pandemi Covid-19. Kalau saran, masukan dan kritik dari berbagai kalangan untuk menyempurnakan kebijakan dan pelaksanaan penanganan covid-19, tentu bukan masalah, justru malah dibutuhkan pemerintah," ujar Luqman kepada wartawan, Kamis (15/7).
"Saya kira maksud Pak Luhut bukan tidak boleh ada kritik. Karena Presiden Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan meminta masyarakat memberikan kritik keras kepada pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah," lanjutnya.
Namun, Luqman sepakat dengan pernyataan Luhut bahwa semua pihak sudah lelah menangani pandemi Covid-19.
"Saya juga merasakan kelelahan yang dibilang Pak Luhut itu. Kita semua lelah. Pemerintah lelah. DPR lelah. Masyarakat lelah. TNI dan Polri lelah. Tenaga-tenaga kesehatan jauh lebih lelah. Pengusaha dan kelas menengah juga mulai kehabisan energi bertahan menghadapi krisis kesehatan ini," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI bilang, semua harus kompak menghadapi Covid-19. Namun, seharusnya dimulai dari level kebijakan pemerintah. Luqman meminta jangan ada kebijakan tumpang tindih. Ia mencontohkan kebijakan vaksin gotong royong individu yang berbayar.
"Jangan ada kebijakan yang tumpang tindih. Contoh, Presiden Jokowi tegaskan kebijakan vaksinasi gratis untuk masyarakat. Tetapi Kemenkes bikin peraturan nomor 19 tahun 2021 yang menetapkan skema vaksinasi individu berbayar. Ini kan bikin kacau. Jadi, kekompakan ini harus dimulai level kebijakan pemerintah. Jika kebijakan pemerintah clear, masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa tidak ada pihak-pihak yang menggunakan kewenangannya untuk mencari keuntungan finansial dalam penanganan pandemi Covid-19," tegasnya.
Selain itu, Luqman meminta semua pihak harus memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menyusun dan menerapkan kebijakannya. Termasuk penyelenggaraan PPKM Darurat. Ia bilang, krisis politik sulit dihindarkan jika gagal mencegah terjadinya krisis ekonomi akibat krisis kesehatan.
"Saya terus terang khawatir jika covid-19 ini tidak segera terkendali, akan memicu krisis ekonomi yang kian parah. Ingat, krisis politik akan sulit dihindarkan jika kita gagal mencegah terjadinya krisis ekonomi yang diakibatkan krisis kesehatan ini," pungkasnya.
Baca juga:
Kapolri Tegaskan Penyekatan Tetap Berlaku saat Iduladha
Tidak Pakai Masker, 3 Bule di Ubud Bali Didenda Rp1 Juta
PPKM Darurat Diperketat, Tol Bekasi Timur dan Bekasi Barat Ditutup 12 Jam
Luhut Soal Penanganan Covid: Kami Sangat Bergerak, Kita Sangat Tahu Yang Kita Lakukan
Luhut ke Politisi dan Pengamat: Kita Ini Ingin Menyelamatkan Nyawa Banyak Orang
CEK FAKTA: Hoaks, Ada Aksi Tolak PPKM Darurat di Pasuruan