PKS: Jokowi Jangan Berhenti Hanya Marah ke Menteri, Rakyat Butuh Pembuktian
"Kami bisa maklumi karena Fraksi PKS sebagai oposisi di parlemen merasakan hal yang sama, dan hal itu sudah kami suarakan sebagai bentuk peringatan dini atau early warning jauh-jauh hari. Karena itu juga yang dirasakan oleh rakyat," kata Jazuli
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai wajar Presiden Jokowi marah kepada para menterinya karena lambat dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, apa yang dirasakan Jokowi sama dengan rakyat Indonesia.
"Kami bisa maklumi karena Fraksi PKS sebagai oposisi di parlemen merasakan hal yang sama, dan hal itu sudah kami suarakan sebagai bentuk peringatan dini atau early warning jauh-jauh hari. Karena itu juga yang dirasakan oleh rakyat," kata Jazuli kepada wartawan, Senin (29/6).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
PKS misalnya, lanjut Jazuli, sejak awal mengkritisi banyak hal terkait penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Mulai dari lambatnya penetapan status kedaruratan covid, lambatnya distribusi APD, kesiapan alat tes, tidak sinkronnya komunikasi dan manajemen bencana, tidak tepat sasaran bansos, kartu prakerja, kecilnya stimulus UMKM, dan lain-lain.
Bahkan, Fraksi PKS secara khusus meminta agar iuran BPJS tidak naik, sebaliknya harga BBM turun sebagai bentuk keberpihakan sensitivitas Pemerintah kepada rakyat.
Meski demikian, Jazuli mengatakan pihaknya tidak mau mencampuri urusan manajemen kabinet Jokowi. Posisi PKS hanya menyuarakan perasaan dan aspirasi rakyat dengan kebijakan Pemerintah yang kadang tidak sinkron.
"Rakyat hanya ingin tahu Pemerintah bekerja cepat dan tanggap dalam menangani Covid. Rakyat juga mau Pemerintah hadir seutuhnya dalam membantu beban ekonomi rakyat yang terdampak secara ekonomi terutama rakyat kecil dan sektor UMKM," terangnya.
Dia berharap marahnya Jokowi direspons cepat oleh para menteri ditunjukkan dengan kinerja yang dirasakan langsung oleh rakyat. "Jadi tidak boleh berhenti hanya marah-marah, rakyat tidak perlu tahu hal itu karena yang penting bagi rakyat pembuktiannya di lapangan," pungkas Jazuli.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi marah melihat kinerja menteri yang belum optimal menangani masalah Covid-19. Jokowi berujar, banyak menteri yang masih menganggap masalah Virus Corona biasa-biasa saja.
"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6).
Menurut dia, sangat berbahaya bila para pembantunya menganggap pandemi Corona sebagai masalah yang normal-normal saja. Jokowi menegaskan, para menteri harus kerja luar biasa
"Lah kalau saya lihat bapak ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary," ujar dia.
"Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya," tambah dia.
Jokowi tidak menutup kemungkinan untuk mereshuffle para pembantunya atau membubarkan lembaga yang kerjanya tidak optimal.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," tegas Jokowi.
(mdk/ray)