PKS: Kami Berharap Perppu UU KPK Dikeluarkan
Namun, sekali lagi itu wewenang Presiden. Tapi, alangkah baiknya, pemerintah mau mendengarkan suara publik.
Juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari sepakat dengan keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunggu hasil gugatan tentang Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi. Sebelum nantinya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengeluarkan Perppu.
"Kalau dipandang dari sisi prosedur kenegaraan kan kami bagian dari DPR. Meski kami tidak terlibat tapi berkaitan dengan hal itu, kita sama-sama kita ikuti proses ketatanegaraan yang ada. Dan kita akan tunggu lanjutan uji materi di MK," katanya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (2/11).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa usulan PKS untuk Presiden Jokowi terkait capres 2024? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
Namun jika dari sisi moral, dia mengungkapkan, Perppu harus segera dikeluarkan. "Dan kalau dari sisi moral, kami berharap Perppu dikeluarkan," ungkap Ahmad.
Namun, sekali lagi itu wewenang Presiden. Tapi, alangkah baiknya, pemerintah mau mendengarkan suara publik.
"Tetapi sekali lagi ini wewenang Presiden untuk mengeluarkan itu. Tapi yang jelas kalau kami berpandangan memang itu menjadi suara publik itu didengarkan," tukasnya.
Jika ada gejolak sosial lagi, Ahmad menjelaskan, semuanya berpulang ke tangan Presiden. Meski demikian, masih kata dia, pihaknya menghormati pilihan Jokowi tersebut.
"Menurut saya, sudah pertimbangkan dari berbagai aspek," tutupnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PUSaKO Duga Sejak Awal Jokowi Tak Ingin Kembali ke UU KPK Lama
Istana Bantah Presiden Jokowi Abai Soal UU KPK
Penerbitan Perppu Tunggu Uji Materi di MK, KPK Serahkan Ke Presiden Jokowi
Jokowi Tak Akan Terbitkan Perppu KPK Selama Masih Ada Proses Uji Materi di MK
Jokowi Ingin Polisi Tak Jaga Aksi Demonstrasi
Menengok Perjalanan Sikap Jokowi dari Revisi UU Hingga Desakan Penerbitan Perppu KPK