PKS minta dibentuk atase agama di Malaysia untuk bantu TKI
Menurutnya, hal ini bertujuan untuk menangani beragam persoalan yang dihadapi oleh Warga Negara Indonesia di Malaysia
Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid berpandangan, Indonesia perlu memiliki atau menempatkan atase agama di beberapa negara, khususnya di Malaysia. Menurut dia, hal ini bertujuan untuk menangani beragam persoalan yang dihadapi oleh Warga Negara Indonesia (WNI).
"Saya sudah lama mengusulkan hal ini, baik kepada Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Agama. Tapi hingga kini belum juga terealisasi," kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Jakarta, Minggu (7/8).
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini berdialog dengan para WNI yang tinggal di Penang, Utara Malaysia, dalam rangka serap aspirasi. Hidayat menjelaskan, keberadaan atase agama, khususnya di negara yang memiliki banyak WNI, menjadi sangat penting.
Kata dia, agar persoalan keagamaan yang muncul dapat diselesaikan. Apalagi seperti Malaysia dan Arab Saudi juga menempatkan atase agamanya di Indonesia.
"Dalam hubungan diplomatik kita mengenal istilah resiprokal. Jika mereka menempatkan atase agama, maka kita juga bisa menempatkan atase agama di negara-negara itu," jelasnya.
Wakil Ketua MPR RI ini menambahkan, dalam dialog tersebut, peserta yang mayoritas bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Penang ini, menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi di negeri Jiran. Selain masalah pernikahan WNI, isu pendidikan juga menjadi persoalan rumit yang dihadapi para TKI.
Hingga kini pemerintah Malaysia belum memberikan fasilitas pendidikan untuk anak-anak Indonesia, yang lahir di Malaysia. Pendirian community learning center (pusat pendidikan komunitas) juga belum diperbolehkan, khususnya di Penang.
Baca juga:
Sudah lobi PDIP agar usung Risma, PKS tunggu sikap Megawati
Lobi PDIP, PKS dan Gerindra kompak duetkan Risma-Sandiaga
PKS tak terima kursi Ketua MKD direbut karena laporan Fahri Hamzah
PKS protes soal MKD, pimpinan DPR akan gelar rapat antar fraksi
PKS intensifkan lobi Gerindra, Demokrat & PDIP untuk cari lawan Ahok
Ribut dengan Fahri Hamzah, PKS kehilangan kursi ketua MKD
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.