PKS Minta Pemerintah Lakukan Lockdown: PPKM Darurat Itu Main-Main
Menurutnya, pemerintah harus mengikuti undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dia meminta pemerintah harus kembali ke undang-undang yang ada dalam penanganan pandemi ini.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Ansory Siregar meminta pemerintah segera melakukan karantina wilayah atau lockdown. Menurutnya, cara lockdown paling tepat dalam situasi lonjakan kasus Covid-19 saat ini.
"Pemerintah pusat harus melakukan lockdown atau kekarantinaan wilayah bukan mikro atau PPKM darurat, tidak ada kata lain kecuali lockdown," katanya saat rapat virtual Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Senin (5/7).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Bagaimana PPP memutuskan untuk mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
Menurutnya, pemerintah harus mengikuti undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dia meminta pemerintah harus kembali ke undang-undang yang ada dalam penanganan pandemi ini.
"PPKM Darurat PPKM darurat itu adalah main-main, tidak boleh kita main main dengan kesehatan ini, jadi itu kesimpulan saya," ujarnya.
Menurutnya, lonjakan kasus positif corona saat ini tidak tertangani dan meningkat terus menerus. Akhirnya keterisian tempat tidur atau BOR (Bed Occupancy Rate) menjadi tinggi.
"BOR ini 70 sampai 75 persen itu sudah lockdown, tapi kita sudah di atas 90 persen, bahkan ada yang sudah 100 persen," ungkapnya.
"Belum lagi kita tidak bisa pandemi Covid ini juga makin memburuknnya karena faktor keberadaan mutasi virus, baik delta, alpha, kemudian tenaga kesehatan gugur, oksigen yang kurang, obat-obatan terbatas, pasien yang terus menerus berdatangan," tuturnya.
Ansory tetap pada pendiriannya agar lockdown dilakukan. Lockdown tersebut juga bisa dilakukan untuk provinsi atau kabupaten saja.
"Kalau walaupun saya sendiri, saya mengusulkan walau sendiri dalam salah satu rapat kita dalam sore hari ini kita memutuskan untuk lockdown, karantina wilayah ataupun kekarantinaan lokal, mungkin provinsi saja, atau kabupaten kota, ini harus dilakukan, kalau gak kita bisa kolaps, keos kita," pungkasnya.
Baca juga:
Website untuk Buat STRP Bermasalah karena Pendaftar Membludak
Luhut: Jabodetabek Macetnya Luar Biasa saat PPKM Darurat Diberlakukan
Polda Metro Tambah Penyekatan Jalan Selama PPKM Darurat Menjadi 72 Titik
Luhut Sebut Kasus Covid-19 Masih Terus Naik Dalam 12 Hari ke Depan
Hari Ketiga PPKM, Warga Sebut Penyekatan Depok-Jakarta Lebih Ketat
Luhut Ancam Produsen dan Importir Obat Agar Tak Main Harga Cari Untung Tinggi