Puan Maharani Imbau Masyarakat ‘Berani Bersuara’ Tentang KDRT
Kesadaran rakyat perlu dibangun bahwa perilaku KDRT tidak bisa dinormalisasikan dan harus segera dilaporkan.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau Pemerintah untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memerangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kesadaran rakyat perlu dibangun bahwa perilaku KDRT tidak bisa dinormalisasikan dan harus segera dilaporkan.
Puan mengatakan, hingga kini hanya segelintir orang yang berani bertindak dan memberi tanda dirinya menjadi korban. Untuk itu, Pemerintah harus segera melakukan kampanye nasional perihal KDRT agar mengubah norma sosial dan stigma yang mengelilingi KDRT.
“Hal ini untuk mendukung korban agar berani melapor dan meminta bantuan. Pendidikan dan kesadaran publik mengenai KDRT harus diperluas dan itu penting. Karena korban biasanya tidak berani buka suara karena takut terhadap judgement sosial,” tegas Puan, Rabu (14/8).
Puan pun mendukung budaya baru berupa pengawasan dari publik melalui platform media sosial yang dapat mengubah stigma pembenaran KDRT. Masyarakat juga diimbau agar berani melapor jika ada tindakan KDRT dan menyuarakan ‘zero tolerance’ terhadap KDRT.
“Sisi positif dari kemajuan teknologi dapat membantu korban bersuara, dan dibela oleh masyarakat luas. Netizen menjadi pengawas terhadap hal-hal di luar kewajaran. Saya kira ini perkembangan yang baik,” sebutnya.
Puan menambahkan, Pemerintah juga harus segera mengatasi layanan penanganan yang belum optimal serta fasilitas yang kurang memadai untuk korban KDRT. Terbatasnya rumah aman, konselor, visum masih berbayar sampai tidak ada BPJS bagi korban kekerasan.
"Maka kami mendorong Pemerintah untuk meningkatkan fasilitas layanan pendampingan bagi korban KDRT agar proses pemulihan berjalan dengan cepat," kata Puan.
Kementerian/lembaga dan organisasi non-Pemerintah pun harus terus memastikan kasus KDRT ditangani secara holistik. Puan mengatakan, upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih solid untuk melawan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
"KDRT dapat ditangain hanya dengan tindakan tegas dan komprehensif," pungkasnya.
Perlu diketahui, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, terdapat 15.459 kasus kekerasan sejak awal hingga pertengahan tahun 2024 ini di mana sebanyak 13.436 dialami oleh perempuan dan 3.312 oleh laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi kasus tertinggi.
Sedangkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sepanjang tahun 2023 ada 401.975 kasus kekerasan.
- Gagal Menang di GBK, Pelatih Persija: Kami Punya Peluang Tapi Tidak Bisa Mencetak Gol
- Hasil BRI Liga 1: Macan Kemayoran Gagal Menang di GBK
- Klub Baru Rafael Struick di Australia Ternyata Dimiliki Pengusaha Indonesia
- Thom Haye Langsung Gaspol di Almere City, Ini Hasilnya
- Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Dikebut, Besok Dibahas di DPR
-
Haris Kurniawan
Berita Terpopuler
-
Arsjad Rasjid Minta Bantuan Jokowi Atasi Kisruh Pengangkatan Anindya Bakrie Sebagai Ketua Kadin
merdeka.com 16 Sep 2024 -
Pimpinan KPK 'Curhat' Sulit Bertemu Jokowi, Istana Jelaskan Alasannya
merdeka.com 16 Sep 2024 -
Ahmad Luthfi Ungkap Pesan Jokowi untuk Dirinya, Tuntaskan Masalah di Jateng
merdeka.com 15 Sep 2024 -
VIDEO: Prabowo Ucapkan Kata Menyentuh Bikin Jokowi Terharu, Luhut Datang Beri Hormat
merdeka.com 15 Sep 2024 -
VIDEO: Menohok Pesan Jokowi Depan Prabowo "Jangan Bikin Kebijakan Ekstrem Rugikan Rakyat!"
merdeka.com 15 Sep 2024
