PKS Nilai Larangan Mudik Terlambat, Ribuan Warga Jabodetabek sudah Pulang Kampung
Potensi penyebaran virus corona ke daerah sudah terjadi dengan adanya mudik lebih awal. Sukamta menilai pemerintah harusnya mengambil keputusan yang lebih tegas sejak awal.
Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta mengkritik Presiden Joko Widodo yang dinilai agak terlambat menetapkan kebijakan pelarangan mudik di tengah pandemi Covid-19. Sebab, sudah ada warga yang melakukan mudik sebelum kebijakan itu dikeluarkan.
"Saya heran kenapa baru hari ini soal larangan mudik ada keputusan. Sudah agak terlambat, tapi lebih baik daripada sangat terlambat, karena berdasar data dari Kementerian Perhubungan sudah ada sekitar 900 ribuan warga Jabodetabek yang terlanjur mudik duluan," kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (22/4).
-
Kapan puncak arus mudik Lebaran diperkirakan terjadi? Arus mudik Lebaran diperkirakan terjadi pada 19-21 April 2023.
-
Di mana Kapolri meninjau kesiapan mudik Lebaran? Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau kesiapan mudik Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, Bali, Kamis (4/4).
-
Mengapa kata-kata mutiara Paskah penting? Dengan kata-kata mutiara Paskah, Anda juga bisa belajar memaknai perayaan Paskah dengan lebih bijak.
-
Kue apa saja yang menjadi ciri khas Lebaran di Minangkabau? Ragam sajian makanan khas Minangkabau ini selalu wajib ada di meja untuk disantap bersama keluarga besar membuat suasana lebaran semakin terkesan dan penuh dengan kehangatan.Berikut ragam kue khas Minang yang wajib disajikan di atas meja ketika hari raya lebaran.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
Menurutnya, potensi penyebaran virus corona ke daerah sudah terjadi dengan adanya mudik lebih awal. Sukamta menilai pemerintah harusnya mengambil keputusan yang lebih tegas sejak awal.
"Kita sudah tahu pola penyebaran Covid 19, baik transmisi import maupun lokal. Pemerintah juga sudah mendapatkan masukan dari berbagai sumber, salah satunya dari lembaga intelijen negara, BIN, yang memprediksikan puncak penyebaran diawali Mei dengan jumlah kasus 95 ribu positif Covid-19 sampai Juli yang mencapai kasus positif sebanyak 106 ribu," kata Anggota Komisi I DPR ini.
Sukamta menuturkan, gelombang penyebaran virus pertama akibat arus mudik sudah terjadi. Dia mengatakan, sudah ada penularan orang mudik yang tanpa gejala tanpa sadar menyebarkan virus di kampung halamannya.
"Kasus itu terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Seharusnya pemerintah sejak awal lebih tanggap dengan prediksi-prediksi ini," ucapnya.
Mengutip data Kemenhub, Sukamta mengatakan masih ada potensi ancaman penyebaran dari 1,3 juta warga yang akan mudik. Potensi menyebar ke setiap di daerah mencapai, Jawa Barat 13%, Jawa Tengah-DIY 41%, Jawa Timur 20%, Sumatera Selatan dan Lampung 8%. Dia berharap, terdapat pencegahan 1,3 juta calon pemudik itu.
"Jumlah 1.3 juta ini bisa menjadi ancaman munculnya daerah episentrum baru penyebaran Covid-19, apalagi masih banyak yang berpotensi akan mudik ke daerah-daerah yang sudah didatangi oleh 900 ribu orang yang curi start mudik tadi," kata dia.
Sukamta mengingatkan, arus balik nanti juga kemungkinan terjadi kasus penularan baru. Begitu juga kedatangan mahasiswa ke kota besar untuk masuk kuliah tahun ajaran baru berpotensi menjadi gelombang berikutnya.
"Saya berharap Pemerintah pusat punya ketegasan, decisive terhadap larangan mudik ini, sampai pandemi selesai. Masalah ikutan bagi yang tidak bisa pulang kampung, atau bagi kalangan dunia usaha moda transportasi umum yang terdampak kebijakan, tolong dikoordinasikan antara pemerintah pusat dengan daerah. Tentu larangan ini perlu diikuti dengan kebijakan pengaturan lalu lintas kendaraan umum. Selama semua mode kendaraan umum masih jalan, maka larangan mudik tidak akan berlaku efektif," tutup Sukamta.
Baca juga:
Wapres Pastikan Larangan Mudik Semata-mata Tekan Penyebaran Covid-19
Larangan Mudik Berlaku Efektif Minggu Ini, Kemenhub Siapkan Permenhub
Dishub DKI Tunggu Arahan Kemenhub Terkait Larangan Mudik
Kemenhub sudah Lakukan Segala Pencegahan agar Orang Tak Mudik Sebelum 24 April
Sanksi Larangan Mudik Berlaku Efektif 7 Mei 2020
Pesan Syekh Ali Jaber: Tahun Ini Mudik di Rumah untuk Menjaga Keluarga dan Kesehatan