Plt Gubernur DKI sebut kapal Zahro tidak melebihi kapasitas

Plt Gubernur DKI sebut kapal Zahro tidak melebihi kapasitas. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan kapasitas kapal 285 orang dan penumpang sebanyak 238 orang. Namun di manifes hanya ditulis seratus orang saja. Banyak penumpang tidak kebagian jaket pelampung.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menegaskan kapal Zahro Xpress yang hari ini terbakar di Muara Angke tidak melebihi kapasitas penumpang.

"Ini kapasitas penumpangnya 285 orang dan penumpang sebanyak 238 orang. Jadi masih dalam kapasitas, belum melampaui (kapasitas)," kata Sumarsono, Minggu (1/1).

Namun, Sumarsono mengatakan jumlah penumpang yang sebenarnya tidak sesuai dengan manifes data yang didaftarkan pihak kapal dalam proses administrasi.

"Namun di manifes hanya ditulis 100 orang saja. Jadi ada administrasi yang disengaja salah atau tidak sengaja, ini yang sedang kita selidiki," terang Sumarsono.

Sumarsono juga menjelaskan banyak penumpang yang naik di atas sehingga tidak semua kebagian jaket pelampung.

"Siapa yang bisa menghitung angka persisnya wong angka di administrasinya cuma 100," ujarnya.

Untuk menyelidiki adanya dugaan kesalahan administrasi, Sumarsono menyatakan tim dari Polda Metro Jaya akan segera melakukan identifikasi dan penyelidikan.

"Tim Polda melakukan identifikasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran dan kesalahan administrasi," tandasnya.

Menurutnya, hal ini terjadi karena adanya kesalahan manusia. Sumarsono menyebut sumber daya manusia (SDM) di pelabuhan tidak disiplin dan profesional. Hal ini terbukti dengan adanya ketidaksesuaian jumlah penumpang di manifes dengan yang sebenarnya.

"Yang harus dididik adalah SDM-nya. Ini harus revolusi mental. Mental para pejabat Syahbandar pelabuhan yang mengatakan boleh tidak jam berangkat itulah yang harus dibuat profesional dan disiplin tinggi," kata Sumarsono, Senin (01/01).

Selain itu, Sumarsono juga menyebutkan seharusnya pihak kapal memberitahukan penumpang jika terjadi gangguan sekecil apapun, bukan malah tetap memaksakan kapal untuk berangkat.

"Jangan karena ada ukuran kecil misalnya dia jadi goyang terus orang diberangkatkan. Jadi ini hardwarenya (fasilitasnya) sedangkan softwarenya itu ya perangkat yang mengurusi yang harus dibenahi. Coba kalau yang berangkat hanya 100, saya yakin Insya Allah tidak terjadi apa-apa," keluhnya.

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Plt Gubernur Sulut ini menjelaskan bahwa sebelumnya para syahbandar ini sudah mendapatkan teguran dari pemerintah. Namun, mereka berdalih bahwa penghasilan mereka akan berkurang jika harus mengangkut sedikit penumpang.

Sumarsono berharap dengan adanya kejadian ini, harus bisa menjadi sebuah inspirasi khususnya pembelajaran buat pemerintah provinsi untuk memperbaiki sistem perizinan berlayar.

"Memang kayaknya harus diketati (perizinan berlayar) karena nyawa yang menjadi taruhannya. Ini yang saya kira pemerintah sama dengan persoalan darat laut dan udara itu sama polanya. Yang jelas kita akan mainkan regulasi dan pengawasan," tegasnya.

Tak hanya menyoroti masalah SDM, Sumarsono juga mengira kapal tersebut sudah 'kelelahan' berhubung momen libur tahun baru wisatawan yang berkunjung ke Pulau Seribu sudah membludak dari beberapa hari yang lalu.