Polda Sumsel siap proses laporan dugaan politik uang di pilkada
Saat ini terdapat tiga laporan dari tiga daerah yang menggelar pilkada yakni di Kabupaten Banyuasin, Lahat, dan Muara Enim. Namun hanya Kabupaten Lahat yang secara resmi melapor ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sedangkan sisanya sebatas aduan masyarakat.
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menegaskan, pihaknya siap menindaklanjuti laporan dugaan politik uang saat proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Dia meminta masyarakat percaya penuh terhadap kinerja aparat kepolisian.
Saat ini terdapat tiga laporan dari tiga daerah yang menggelar pilkada yakni di Kabupaten Banyuasin, Lahat, dan Muara Enim. Namun hanya Kabupaten Lahat yang secara resmi melapor ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sedangkan sisanya sebatas aduan masyarakat.
-
Apa itu politik uang dalam pemilu? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau penyelenggara pemilu untuk memengaruhi pilihan suara mereka.
-
Di mana Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat digelar? Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan, OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bank Indonesia dan 14 Lembaga Jasa Keuangan menggelar Pasar Keuangan Rakyat (PKR) yang dilaksanakan pada 27-29 Oktober 2023 di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.
-
Apa tujuan utama dari penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat? Pasar Keuangan Rakyat (PKR) merupakan kegiatan pameran atau ekspo lembaga jasa Keuangan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Provinsi NTB 2023 yang diramaikan oleh 32 stan UMKM.
-
Bagaimana politik uang memengaruhi hasil pemilu? Politik uang memengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara, antara lain: Merusak integritas demokrasi: Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
-
Siapa saja yang mangkir dari panggilan polisi terkait pencucian uang? Anak Panji Gumilang, inisial IP dan AP mangkir dari panggilan kepolisian hari ini. Enam Pengurus Ponpes Al Zaytun Juga Ikut Mangkir Selain dua anak Panji Gumilang. keenam saksi lainnya juga ikut mangkir dari panggilan polisi saat akan dimintai keterangan mengenai dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Baru tiga yang masuk, satu laporan resmi dan dua aduan masyarakat. Semuanya masuk ke Gakkumdu," ungkap Zulkarnain, Rabu (4/7).
Penyidik kepolisian akan memproses kasus itu jika sudah mendapat rekomendasi dari Gakkumdu disertai dengan barang bukti. Jika memenuhi unsur pidana dan dinyatakan lengkap, bakal dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses sidang.
"Kami siap proses, tapi menunggu kajian dari penyidik Gakkumdu dulu. Nanti di pengadilan akan diputuskan apakah terbukti politik uang atau tidak. Jika terbukti, dikenakan UU Pemilu," tegasnya.
Zulkarnain meminta masyarakat percaya dan menyerahkan kasus dugaan politik uang pada hukum yang berlaku. Jika pun melakukan unjuk rasa, dia mewanti-wanti para pendukung pasangan calon untuk tidak berbuat anarkis yang dapat menimbulkan permasalahan baru.
"Demo dan unjuk rasa boleh, tapi jangan melawan hukum, tidak anarkis, apalagi sampai melukai anggota yang bertugas mengamankan. Jangan main hakim sendiri," kata dia.
"Saya jamin polisi netral, itu harga mati," tutupnya.
Baca juga:
Sebelas kasus dugaan politik uang di Pilkada Banyumas dihentikan
Bawaslu: Ada laporan politik uang di Sulsel, Lampung dan Jatim
Kasus politik uang Pilkada Temanggung dilimpahkan ke polisi
Bawaslu Jateng: Di Temanggung dan Banyumas, pemilih rata-rata diberi Rp 20 ribu
12 Kasus politik uang di Pilbup Banyumas diusut Panwaslu, 2 pelaku kabur
Bawaslu sebut temukan 35 kasus dugaan politik uang di Pilkada Serentak 2018