Polemik Densus Tipikor dan manajemen pasar kelontong

Juru bicara presiden Johan Budi SP mengungkapkan jika Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan pembentukan Densus Tipikor yang sedang dipersiapkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menolak sebab saat ini Indonesia sudah memiliki banyak institusi yang melakukan pengawasan.

Juru bicara presiden Johan Budi SP mengungkapkan jika Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan pembentukan Densus Tipikor yang sedang dipersiapkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menolak sebab saat ini Indonesia sudah memiliki banyak institusi yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan kepala daerah. Beda sikap ini memunculkan kritik pedas dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut pemerintah tidak kompak.

Wapres JK mengatakan, saat ini sedikitnya ada enam institusi yang melakukan pengawasan. Sehingga, dia menilai, terlalu berlebihan bila ada rencana menambah satu lembaga lagi untuk mengawasi penggunaan uang negara. "Pemerintah itu, birokrasi itu, itu sudah diawasi 6 institusi. 6 Institusi mengawasi ini semua. Ada inspektorat, diawasi BPKP, diawasi BPK, polisi aktif juga mengawasi. Kejaksaan juga memeriksa. KPK juga periksa. Jadi jangan berlebihan juga," katanya di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu (18/10).

Menurut JK, terlalu banyak institusi pengawasan tidak baik untuk pembangunan. Karena pada akhirnya malah membuat kepala daerah ketakutan untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam pembangunan serta penggunaan anggaran. "Karena berlebihan nanti, pemerintah kerjanya hanya membuat laporan saja. Tapi tentu korupsi harus ditanggulangi. Tapi jangan kita berpikir, ini pengawasan harus terus menerus, akhirnya ketakutan. Nanti negara terlambat jalannya," ujarnya.

Wapres JK mengatakan, Indonesia akan menjadi negara dengan institusi pemeriksa birokrasi terbanyak jika Densus Tipikor dibentuk. "Karena ada 6 institusi yang memeriksa birokrasi, 6. Mungkin dari seluruh negara, ini Indonesia yang terbanyak. Kalau tambah lagi 1, akhirnya apapun geraknya, bisa salah juga," tutupnya.

Penolakan JK atas dibentuknya Densus Tipikor itu mendapat sorotan dari Fahri. Timbul kesan pemerintah tidak kompak. "Sebenarnya begini lah ya etikanya supaya manajemennya tidak seperti pasar kelontong. Harusnya hasil rapat di DPR ini oleh Presiden dan Wapres dibawa dulu ke rapat kabinet," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10).

Menurutnya, Presiden Jokowi dan Wapres JK tidak seharusnya beda pendapat. Segala masalah dan agenda pemerintahan harus dikomunikasikan agar tidak berbeda pendapat di ruang publik.

"Presiden dan Wapres itu dwi tunggal istilahnya. Enggak boleh banyak kirim pesan yang enggak jelas. Ngomong dulu dong, kan ada telepon. Kalau orang di DPR ini boleh beda pendapat. Tapi kalau di eksekutif enggak boleh beda pendapat," tegasnya.

Lebih lanjut, Fahri menilai pemerintah tidak serius menanggapi setiap hasil rapat di DPR, termasuk soal wacana pembentukan Densus Tipikor. Kesal dengan sikap pemerintah, dia mengaku akan meminta Badan Anggaran untuk tidak mengesahkan anggaran pemerintah tahun 2018.

"Saya mau bicara sama Banggar ini kalau bisa kita jangan ngesahin anggaran pemerintah deh tahun ini. Capek juga pemerintahnya enggak serius," ujar Fahri.

Sementara itu, atas polemik yang muncul, Menko Polhukam Wiranto akan memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk meminta penjelasan soal rencana pembentukan Densus Tipikor. "Nanti saya akan minta penjelasan Kapolri dulu," kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/10).

Setelah mendapat penjelasan dari Jenderal Tito, Wiranto memastikan akan mendorong wacana tersebut ke rapat terbatas. Namun dia belum bisa memastikan kapan ratas digelar. "Nanti kita lihat perkembangan saja," ucapnya.

Wiranto menilai, usulan Jenderal Tito agar dibentuk Densus Antikorupsi murni untuk memberangus perilaku korupsi. Tidak ada unsur politis atau tidak percaya dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Semua kan niatnya baik, bukan ada masalah-masalah politis, masalah tendensi ketidakpercayaan, bukan. Hanya masing-masing mengambil bagian dari konsep pemberantasan korupsi ini," ujar dia.

Meski demikian, Wiranto juga memastikan akan menertibkan semua lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih dalam bekerja. "Tentu kita tertibkan nanti supaya tidak menimbulkan tumpang tindih dan sebagainya," tuntasnya.

Baca juga:
Densus Antikorupsi, ditolak Wapres JK direstui Presiden Jokowi
Menanti sinergitas Kejaksaan, KPK dan Densus Antikorupsi
Kukuhnya Jaksa Agung ogah gabung Densus Antikorupsi bentukan Polri
PKB duga JK tolak Densus Tipikor karena tak diberi penjelasan oleh Polri
Tanggapan Golkar soal JK tolak Densus Tipikor