Polisi akan bubarkan kegiatan HTI tanpa surat pemberitahuan

Hal itu menyusul pembubaran HTI oleh pemerintah berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan menindak tegas segala kegiatan yang dilakukan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu menyusul pembubaran HTI oleh pemerintah berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

"Silakan pelajari undang-undang Perppu itu. Itu ada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kalau perbuatan dilarang itu dilaksanakan maka polisi akan tegakkan hukum. Kedua yang jelas kita akan dengan ada pembubaran ini perizinan kegiatan maka tentu tidak akan kita berikan STTP (Surat Tanda Terima Permberitahuan) kita tidak akan berikan juga," jelas Tito di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya, Kamis (20/7).

Apabila tak terima dengan hal tersebut, Tito mempersilakan HTI untuk melewati mekanisme jalur hukum.

"Kalau mungkin ada yang berkeberatan gunakan mekanisme hukum. Silahkan gugat atau apapun namanya," katanya.

Ia berharap massa HTI taat terhadap keputusan pemerintah dan tidak berbuat anarkis.

"Kemudian mengimbau dan mewarning jangan melakukan aksi anarkis, karena kalau aksi anarkis terjadi bukan perppu yang akan kita terapkan tapi Undang-undang nomor 27 tahun 99 pasal 107b itu perubahan KUHP beberapa pasal KUHP yang berhubungan dengann keamanan negara. Jadi saya minta masyarakat tenang kemudian pihak yang keberatan sekali lagi gunakan mekanisme hukum yang ada dan jangan lakukan anarkis soalnya bukan hanya Perppu tapi uu nomor 27 tahun 99," pungkasnya.

Baca juga:
Usai HTI dibubarkan pemerintah, sekretariat DPD di Makassar sepi
Cak Nun: NKRI ini ya khilafah
PKS: Perppu Ormas dibuat di era Reformasi tapi rasa Orde Baru
Romi: Kegiatan HTI dinilai tak sejalan dengan NKRI dan Pancasila
Fadli Zon sebut pembubaran HTI batal jika DPR tidak setuju
HTI Jabar: Kita tetap dakwah, ibadah tak perlu izin Kemenkum HAM