Polisi butuh 50 saksi lagi sebelum tetapkan dalang korupsi UPS
Dalam kasus UPS, polisi telah tingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.
Polda Metro Jaya terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam anggaran APBD DKI Jakarta Tahun 2014. Polisi sudah melakukan pemanggilan terhadap 87 orang saksi untuk dimintai keterangannya.
"Sampai hari ini kita sudah memanggil 87 orang untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi hadir 73, jadi ada 14 orang yang tidak hadir karena ada alasan sakit, ada alasan sedang di luar negeri, dan ada yang tidak ada alasan, tidak mengkonfirmasi ketidakhadirannya, bagi mereka nanti kita akan lakukan panggilan kedua tentunya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (19/3).
Martinus menjelaskan, dari hasil pemeriksaan sementara sejak 6 Maret, sudah meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Tentu dalam penyidikan, lanjut dia, pihaknya mengumpulkan barang bukti, dokumen-dokumen, dan menganalisis keterangan-keterangan ahli.
"Juga keterangan para saksi supaya membuat satu keutuhan dari adanya penyimpangan penyalahgunaan jabatan maupun mengambil keuntungan pribadi yang merugikan negara. Dalam arti bahwa potensi tindak korupsi itu patut diduga sudah ada sehingga sampai saat ini kami juga belum menetapkan tersangka, namun calon tersangka tentunya ada, karena proses ini sudah kami tingkatkan jadi penyidikan," terang dia.
Namun demikian, Martinus menjelaskan, belum ada tersangka dalam kasus korupsi UPS ini. Sebab, pihaknya masih membutuhkan keterangan sekitar 50 saksi lagi dalam mengungkap dan menentukan siapa dalang dari kasus korupsi yang melibatkan DPRD DKI Jakarta ini.
"Untuk bisa menentukan siapa tersangkanya. Kami belum menetapkan, karena kami masih membutuhkan hampir 50 orang saksi lagi, dari 87 baru 73, jadi kita perlu lebih untuk melakukan pemeriksaan, untuk kita bisa kita dapatkan data, informasi terjadinya penyalahgunaan, terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Kami melakukan analisis untuk melihat ada atau tidaknya konspirasi dalam penyalahgunaan tindak korupsi ini dan juga kami ingin mendapatkan informasi terkait aliran dana," tegas dia.
Baca juga:
Ahok soal kasus UPS tak diusut KPK: Lupakanlah sudah diambil polisi
Kasus korupsi UPS, Polda Metro periksa penyedia jasa & sekolah
Kasus korupsi UPS, anggota DPRD DKI segera diperiksa polisi
Bareskrim diminta turun tangan usut dugaan korupsi UPS DKI
Anak buah Ahok heran maunya DPRD, evaluasi RAPBD malah bahas program
Maju terus lawan DPRD, Ahok bersyukur bila sampai dipecat
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.