Politikus Demokrat sebut koruptor sulit dijerat karena kekuasaan
Menurutnya, banyak koruptor yang berlindung di balik kekuasaan.
Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto berharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV bisa bekerja lebih maksimal. Sebab, dia menilai tindak pidana korupsi di tanah air sudah mengakar.
Didik menyebut pelaku kejahatan tindak pidana korupsi sulit dijerat. Pasalnya, dinilai dia para koruptor lebih banyak berlindung di balik kekuasaan besar.
"Persoalan korupsi sudah muncul sejak lama. Banyak pejabat yang berlindung di balik kekuasaan presiden sehingga pemberantasan korupsi terkendala," kata Didik dalam diskusi Nasional DPP Partai Demokrat bertajuk 'Mencari Sosok Ideal Pimpinan KPK', Jakarta, Selasa (15/9).
Oleh sebab itu, Didik berharap pimpinan KPK jilid IV yang lolos bisa mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Mengingat, tindak pidana korupsi berpengaruh besar pada kerugian keuangan negara serta masa depan bangsa.
"Hakikat dari pemberantasan ialah bagaimana upaya menyelamatkan sebanyak mungkin keuangan negara di samping itu efek jera harus bisa berjalan dengan baik," jelasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menyerahkan delapan nama calon pimpinan KPK ke DPR. Nama-nama calon pimpinan KPK pilihan Presiden Joko Widodo itu akan digodok di parlemen sebelum diserahkan kembali ke Istana.
Delapan nama yang masuk ke meja pimpinan DPR hasil saringan Tim Pansel adalah Saut Situmorang, Surya Chandra, Alexander Marwata, Basariah Panjaitan, Agus Rahardjo, Sujanarko, Johan Budi Sapto Prabowo dan Laode Muhammad Syarif.
Baca juga:
Duit Darurat Militer di Aceh Timur Rp 88,5 M diduga dari korupsi
Menko Rizal berjanji kepret semua pejabat korup RI
Skandal korupsi, perdana menteri dan kabinet Mesir mundur
KPK masih kumpulkan bukti dugaan suap interpelasi DPRD Sumut
Dalam waktu dekat, KPK dan Bareskrim bakal duet dalam sebuah kasus
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.