Politikus Gerindra: Warga Puncak Tersiksa Macet, Sampai Melahirkan di Mobil
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi mengatakan, kemacetan puncak bukan saja jadi penderitaan buat wisatawan. Tapi juga puluhan tahun warga Ciawi, Megamendung dan Cisarua hidup di alam dingin, tapi mengundang horor berkepanjangan.
Kemacetan kawasan Puncak, Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan. Pada Minggu (27/2), kendaraan yang melintas harus berhenti hingga 10 jam di jalan akibat macet parah.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi mengatakan, kemacetan puncak bukan saja jadi penderitaan buat wisatawan. Tapi juga puluhan tahun warga Ciawi, Megamendung dan Cisarua hidup di alam dingin, tapi mengundang horor berkepanjangan.
-
Kenapa Jaka merantau? Dengan penuh tekad, Jaka pun memutuskan untuk merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah dan mewujudkan semua impian mereka berdua.
-
Kapan puncak kemarau di Jawa Tengah? “Jadi kalau kita lihat di data saya, rata-rata dari ketersediaan kabupaten/kota baru sepertiga atau 45 persen yang baru digunakan. Sedangkan kita masa puncaknya pada Agustus dan September. Diharapkan pada November sudah mulai ada hujan. Artinya kalau kita petakan dengan permintaan masyarakat nantinya Insya Allah masih mencukupi. Itu baru sumber yang disiapkan oleh pemda setempat melalui BPBD,” kata Kalakhar BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengutip YouTube Liputan6 pada Kamis (24/8).
-
Bagaimana gerakan tarian Gegerit? Ciri khas dari Tari Gegerit ini adalah setiap penari harus bergerak patah-patah dalam keadaan setengah jongkok sambil terus memainkan sayap yang ada di bahunya.
-
Kapan Danau Maninjau terbentuk? Asal usul Danau Maninjau ini bisa terbentuk adalah akibat dari erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi pada 52.000 tahun silam. Erupsi tersebut membentuk sebuah kaldera yang dari waktu ke waktu berubah menjadi sebuah danau.
-
Di mana gudang peluru yang meledak? Gudang peluru di Bantargebang, Bekasi meledak.
“Bagaimana tidak, mereka tersiksa dalam menjalankan aktifitas, bekerja, sekolah, belum lagi yang sakit, melahirkan. Bahkan ada yang sampai melahirkan di mobil karena terjebak macet,” kata Mulyadi yang juga Dapil Kabupaten Bogor, saat dihubungi merdeka.com, Kamis (3/3).
Anggota Komisi V DPR ini mengaku telah menyampaikan horornya jalur puncak kepada mitra kerjanya yakni Kementeria PUPR dan Kementerian Perhubungan. Namun, hingga kini belum ada tanggapan berarti dari pemerintah pusat.
”Dengan berbagai cara saya sampaikan,lembut bahkan marah, tetap saja tidak ada solusi konkret. Jawaban hanya retorika dan seremonial seperti pemadam kebakaran,” tegas Mulyadi yang tinggal di Jonggol, Bogor tersebut.
Mulyadi pun menceritakan, dirinya merasa malu apabila sedang menemui konstituennya di daerah pemilihan, khusus Puncak. Selalu menjanjikan perbaikan agar kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat Puncak menjadi perhatian pemerintah. Namun, tak ada solusi dari negara.
“Saya di dapil seperti badut, diakses warga Puncak tapi hanya seperti jadi penghibur sesaat, setelah itu tidak juga ada solusi,” katanya.
Audiensi dengan Tuhan
Mulyadi pun memberikan sejumlah solusi untuk membenahi jalur Puncak. Jangka panjang, misalnya dengan merealisasikan jalur Puncak Dua sebagai jalur lintasan. Sementara Puncak saat ini sebagai jalur wisata.
“Kedua jangka menengah, APBN merivitalisasi jalur selatan dan utara di wilayah puncak existing,” kata dia.
Solusi ketiga, yakni jangka pendek, Mulyadi meminta agar dibuat bundaran atau flyover/under pass di simpul kemacetan sepanjang jalur puncak existing. Termasuk merelokasi bangunan yang ada di simpul kemacetan.
“Dibuat juga jalur baru yang bisa memotong masuk ke arah tol Bocimi,” kata Anggota Dewan Pembina Gerindra ini.
Kata Mulyadi, jika ini tidak juga di realisasikan, dia pun mengaku sudah pasrah. Tidak tahu harus berbuat apalagi untuk membantu masyarakat Puncak terbebas dari horor kemacetan di rumahnya sendiri.
“Saya akan audensi dengan Tuhan saja,” katanya.
Kata Bupati Bogor
Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin kembali mendorong pembangunan Jalur Puncak II (Poros Tengah Timur), usai terjadinya kemacetan parah di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor pada libur panjang (long weekend) 26-28 Februari 2022.
"Harus ada solusi untuk memecah kemacetan di Puncak. Kan Puncak II lokasi sudah ada, tanahnya juga sudah ada. Kita juga sudah ajukan ke pemerintah pusat," kata Ade Yasin, Selasa (1/3).
Kata dia, Pemkab Bogor tidak punya kuasa untuk 'memodifikasi' Jalan Raya Puncak. Pasalnya, jalan tersebut kewenangannya dimiliki pemerintah pusat. Beberapa tahun lalu sempat ada pelebaran jalan dan jembatan namun dilakukan Kementerian PUPR.
Untuk membangun Jalur Puncak II dari Sentul hingga Cianjur sepanjang Rp33 kilometer, Pemkab Bogor tidak memiliki cukup anggaran yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun.
Selain memecah kemacetan di Jalan Raya Puncak, Jalur Puncak II dianggap memiliki peran vital dalam meningkatkan infrastruktur jaringan jalan regional di wilayah Jawa Barat dan akan menghubungkan wilayah di kabupaten/kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.
"Berdasarkan hasil kajian kami, pembangunan jalur puncak 2 akan menciptakan efisiensi jarak tempuh sekitar 16 persen dan menurunkan tingkat kemacetan di kawasan puncak sebesar 50 persen," kata Ade.
Ade juga mengungkapkan kawasan yang akan dilalui oleh jalan baru tersebut berpotensi yang cukup besar untuk dikembangkan. "Hingga saat ini sudah banyak dibuka kawasan wisata sehingga jika akses jalan ditingkatkan, akan membagi tujuan wisata masyarakat, tidak lagi terfokus ke puncak," katanya.