Posisi M Sanusi di DPRD DKI akan digantikan Dwi Ratna
Sanusi mengundurkan diri sebagai anggota Partai Gerindra karena menjadi tersangka korupsi.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Tata Ruang Strategis Jakarta Utara, anggota DPRD DKI Jakarta M.
Sanusi mengundurkan diri sebagai anggota Partai Gerindra. Kondisi ini membuat posisi Sanusi di DPRD sebagai ketua Komisi D menjadi lowong.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan, berdasarkan peraturan KPU, maka yang berhak menggantikan posisi Sanusi adalah kader Gerindra yang memiliki perolehan suara terbanyak kedua atau ketiga dengan asal dapil yang sama. Sanusi merupakan anggota DPRD dengan dapil Jakarta Timur.
Prabowo menjelaskan, orang yang mendapatkan perolehan suara terbanyak kedua adalah Syarif. Namun, lanjut Prabowo, karena Syarif sudah menjadi anggota DPRD, maka posisi Sanusi akan digantikan Dwi Ratna, yang mendapatkan suara terbanyak ketiga.
"Kemungkinan dia yang akan menggantikan Pak Sanusi," kata Prabowo saat dihubungi, Selasa (5/4).
Dia menambahkan, meski Dwi Ratna menggantikan Sanusi, namun tidak otomatis ia mengganti posisi adik politikus Gerindra M Taufik itu sebagai ketua Komisi D. Dia menjelaskan, fraksi akan mengadakan rapat membahas pengisi posisi ketua komisi D.
"Aturannya kita akan bahas di fraksi dan kita ajukan ke ketua Dewan. Itu ada di tata tertib Dewan saja," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, reklamasi pulau di utara Jakarta menjadi perhatian publik setelah KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Tata Ruang Strategis Jakarta Utara.
Ketiga tersangka tersebut adalah anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan karyawan PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro.
Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Baca juga:
KPK bakal layangkan pencekalan ke imigrasi, siapa targetnya?
Mau diperiksa KPK sebagai saksi Sanusi, Presdir Podomoro bungkam
Ahok mulai malas dan pusing bahas Raperda zonasi
Ini kata Podomoro puluhan DPRD DKI diduga terima suap Perda Zonasi
Hari ini KPK periksa Sanusi saksi tersangka bos Agung Podomoro