PPKM Berdampak Positif, Displin Masyarakat Jadi Kunci Tekan Covid-19

Pelibatan Babinsa

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan pendekatan berbasis mikro atau di tingkat lokal diyakini semakin efektif menekan kasus Covid-19. Syaratnya masyarakat disiplin dan menyadari bahwa mencegah Covid-19 butuh kerja bersama.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyambut baik rencana PPKM mikro yang melibatkan unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, TNI, Polri, tokoh masyarakat serta perangkat pemerintah sampai di tingkat RT/RW.

“Saya kira pelibatan Babinsa, Babinkamtibmas, TNI, dan Polri akan sangat membantu. Ini sebagai stimulus, penggerak, dan penegakan disiplin,” kata Rahmad Handoyo.

Menurut dia, semua unsur memang seharusnya dilibatkan bergotong-royong mencegah penyebaran Covid-19. Apalagi, saat ini kasus positif sudah lebih dari satu juta.

“Pelibatan warga masyarakat ini akan sangat efektif. Sehingga kesadaran itu tidak datang dari para petugas. Pelibatan masyarakat akan memunculkan kesadaran bahwa penyelamatan perlindungan diri tanggungjawab bersama. Itu akan lebih mengena dan akan lebih berhasil,” tutur Rahmad.

Dia mengatakan, kebijakan PPKM Mikro juga bisa untuk menilai sejauh mana Babinsa bisa menjalankan tugas di wilayah masing-masing. Rahmad yakin petugas di wilayah akan bekerja keras dan melibatkan para tokok-tokoh masyarakat.

“Karena ada tolak ukurnya. Kalau gagal kan akan menjadi pertaruhan. Saya kira itu masuk akal apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi,” ujarnya.

Andil Masyarakat

Rahmad berpendapat, berhasil atau tidaknya upaya menekan Covid-19 itu tidak datang hanya dari pemerintah. Menurut dia, jika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi menyelamatkan lingkungan maupun keluarganya masing-masing secara bergotong-royong, akan lebih berhasil menekan Covid-19.

“Kesadaran untuk saling menjaga, saya kira itu potensi keyakinan untuk berhasil itu sangat tinggi dibandingkan datangnya hanya dari pusat atau dari aparatur yang diterjunkan. Pemerintah dan masyarakat itu harus sinergi. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pengendalian Covid,” jelas Rahmad.

Dari sisi ekonomi pun, dia menilai, kebijakan PPKM dengan pendekatan berbasis mikro itu akan cukup bagus. Karena, dia menilai jika karantina secara wilayah atau secara luas atau tingkat kota pasti akan menimbulkan dampak sosial yang sangat besar.

“PPKM Mikro tidak terlalu memberatkan dari sisi ekonomi, karena wilayah lain yang tidak terdampak tentu ekonominya masih bisa bergerak. Dari sisi ekonomi tidak sampai mati total,” imbuhnya.

Menurut data Satgas Covid-19, perkembangan tren keterisian tempat tidur di ruang Intensive Care Unit (ICU), terdapat perbedaan dari dua indikator sebelumnya. Keterisian tempat tidur di ruang ICU memperlihatkan tren yang cukup stagnan pada dua pekan pertama Januari 2021, dan sempat meningkat tajam pada pekan pertama PPKM atau pekan ketiga Januari 2021. Namun, terus turun perlahan pada pekan kedua.

Meski demikian terdapat peningkatan tajam pada hari kesembilan pelaksanaan PPKM, yaitu mencapai 69,19 persen. Namun angkanya kembali menurun menjadi 6,23 persen hingga berada di angka 62,96 persen pada akhir pekan kedua PPKM atau akhir bulan Januari 2021. Itu karena pemerintah melakukan intervensi dengan menambah tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU rumah sakit rujukan.

Kasus aktif harian melandai

Wiku menuturkan perkembangan kasus aktif harian belum menurun dan hanya menunjukkan pelandaian. Untuk itu, diharapkan PPKM yang masih berjalan hingga dua pekan ke depan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan disiplin sehingga dapat menekan penularan COVID-19 di tengah masyarakat.

Pembatasan mobilitas dan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan harus dilakukan dengan tegas.

Sementara itu, pada perkembangan kasus positif mingguan, penambahannya terus meningkat, tidak terkecuali selama PPKM. Tetapi secara mingguan kenaikannya lebih rendah dibandingkan sebelum PPKM yakni sebelum PPKM sebesar 27,5 persen dan setelah PPKM kenaikannya menjadi 9,5 persen.

"Namun, seharusnya pembatasan kegiatan baru bisa dikatakan berhasil apabila mampu menurunkan angka kasus positif mingguan," ujar Wiku.

Terkait kepatuhan memakai masker, jumlah kabupaten/kota menurun pada masa awal PPKM, yakni dari 263 kabupaten/kota menjadi 250 kabupaten/kota atau sebesar 5,2 persen. Namun, pada pekan kedua PPKM angka itu bertahan sehingga tidak ada penurunan lebih lanjut.

Hasil berbeda pada kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sebelum PPKM Januari 2021, jumlah kabupaten/kota meningkat dari 250 menjadi 258 kabupaten/kota atau naik 3,2 persen. Meski demikian sempat mengalami penurunan pada pekan pertama PPKM, namun kembali meningkat bahkan lebih besar mencapai 15 kabupaten/kota atau sebesar 6,2 persen. Untuk bisa berhasil, peningkatan tersebut harus tinggi dan konsisten.

Pada perkembangan terkini kasus positif COVID-19 di Indonesia per 4 Februari 2021, terjadi penambahan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 11.434 kasus dengan jumlah kasus aktif 175.068 kasus atau persentasenya 15,5 persen dibandingkan rata-rata dunia 24,76 persen.

Sedangkan jumlah kesembuhan sebanyak 917.306 kasus atau 81,7 persen dibandingkan rata-rata dunia 73,07 persen. Kemudian, terdapat 31.001 kasus meninggal atau 2,8 persen dibandingkan rata-rata dunia 2,17 persen.