PPKM Dicabut, Pakar Minta Pemerintah Tetap Siagakan RS Covid-19

Mahardika menilai keputusan pemerintah mencabut PPKM sudah tepat. Merujuk data saat ini, penularan Covid-19 di Indonesia memang sudah tidak tergolong darurat.

2022-12-30 16:08:55

Pemerintah telah mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kini, Indonesia tidak lagi membatasi kerumunan dan pergerakan masyarakat.

Virolog sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Bali, I Gusti Ngurah Kade Mahardika mengingatkan pemerintah untuk tetap hati-hati meskipun PPKM telah dicabut. Dia meminta pemerintah tetap menyiagakan fasilitas kesehatan untuk menangani pasien Covid-19.

“Saya ingatkan juga kesiapsiagaan rumah sakit itu jangan pernah dikendorkan. Jadi sewaktu-waktu letupannya hebat lagi kita kewalahan kembali. Sampai oksigen tidak tersedia dan sebagainya,” ujar Mahardika dalam Talkshow Masa Depan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Jumat (30/12).

Dia juga meminta pemerintah tidak menyembunyikan data Covid-19. Mahardika mengambil contoh China yang irit informasi data Covid-19 belakangan ini.

“Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan,” kata dia.

Mahardika menilai keputusan pemerintah mencabut PPKM sudah tepat. Merujuk data saat ini, penularan Covid-19 di Indonesia memang sudah tidak tergolong darurat.

Menurut Mahardika, kondisi ini berbeda dengan China. Saat ini, ada dua varian yang memicu ledakan Covid-19 di Negeri Tirai Bambu itu yakni BA5.2 dan BF.7. Padahal, varian yang sama sudah bertransmisi di Indonesia sejak lama. Namun tak ada ledakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Data Global Initiative on Sharing ALL Influenza Data (GISAID), ada 40.000 data varian Covid-19 yang dilaporkan Indonesia. Tercatat sekitar 8.000 di antaranya varian BA5.2 dan belasan varian BF.7.

“Kita harus mensyukuri kondisi ini. Betul dengan dasar-dasar ilmiah kita mulai bisa mengatakan kegawatdaruratan kesehatan di Indonesia memang sudah pantas dicabut,” ucapnya.

PPKM Dicabut

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Keputusan PPKM terakhir tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51.

“Pada hari ini, pemerintah memutuskan mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 tahun 2022,” tegas Jokowi dalam konferensi pers, Jumat (30/12).

Jokowi menegaskan, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat saat ini. Namun, Kepala Negara tetap meminta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada terhadap penularan Covid-19.

“Pemakaian masker di tempat keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas,” ujarnya.

Jokowi juga meminta aparat dan lembaga pemerintah tetap menyiagakan fasilitas kesehatan di semua wilayah. Vaksinasi Covid-19 termasuk booster juga harus terus dijalankan.

Alasan Cabut PPKM

Jokowi mengungkapkan alasan mencabut PPKM. Menurutnya, berdasarkan data saat ini, laju penularan Covid-19 melandai. Data 27 Desember 2022, positivity rate Covid-19 mingguan hanya 3,35 persen. Standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, positivity rate harus di bawah 5 persen.

Selain itu, keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 atau BOR berada di angka 4,79 persen. Sementara kematian akibat Covid-19 tercatat hanya 2,39 persen.

“Ini semuanya berada di bawah standar dari WHO,” imbuhnya.

Jokowi menyebut, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1. Sementara jika merujuk data lima indikator endemi Covid-19, transmisi Covid-19 di Indonesia berada di level 2.

“Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka,” kata Jokowi.

(mdk/tin)