PPKM Diperpanjang, Mendagri Keluarkan Instruksi untuk Kepala Daerah di Jawa dan Bali
Kemudian untuk pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran hanya 25% dan untuk pesan-antar tetap diizinkan sesuai jam operasional. Pembatasan jam operasional untuk mall sampai dengan pukul 20.00 WIB.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengeluarkan instruksi bernomor 02/2021 untuk gubernur, bupati hingga wali kota tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali. Hal tersebut seiring keputusan pemerintah untuk perpanjangan PPKM hingga 8 Februari 2021.
Dalam surat tersebut, Tito menginstruksikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Banten, Gubernur Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali, hingga bupati dan wali kota untuk mengatur pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19. Dia pun mempersilakan kepala daerah untuk menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan kondisi.
-
Apa yang dilakukan Tri Tito Karnavian kepada 6 Pj. Ketua TP PKK Provinsi? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Apa yang dikatakan Tito Karnavian mengenai APBD Mimika? Di Papua, Mimika. APBD hampir Rp7 atau 8 triliun untuk 200 ribu orang. Tapi ya kemajuan enggak banyak terjadi. Belanjanya enggak efektif dan efisien," kata Tito, dalam acara Musrenbangnas Bappenas, di JCC, Senayan, Jakarta, di kutip Selasa (7/5).
-
Mengapa Tri Tito Karnavian meminta Pj. Ketua TP PKK untuk meningkatkan kinerja pengurus dan kader di daerah masing-masing? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing. Ini mengingat potensi besar PKK dalam mendukung berbagai program pemerintah.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana Tri Tito Karnavian meminta Pj. Ketua TP PKK untuk memberi solusi terhadap permasalahan di lapangan? Lebih lanjut, Ketum TP PKK berharap mereka yang dilantik dapat memberi solusi, saran, dan tindakan nyata terhadap permasalahan di lapangan. Sebab, kata dia, persoalan yang dihadapi membutuhkan sentuhan langsung dari Pj. Ketua TP PKK.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
"Memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan," pada poin pertama dalam instruksi tersebut dikutip merdeka.com, Minggu (24/1).
Pengaturan pemberlakuan pembatasan mencakup membatasi tempat kerja atau memberlakukan kerja di rumah sebesar 75% dan melaksanakan kegiatan di kantor hanya 25%. Pelaksanaan kegiatan mengajar pun masih dilakukan dengan daring. Sementara itu untuk sektor esensial mulai dari kesehatan, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik hingga berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroprasi 100%.
"Dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," pada poin kedua huruf c.
Kemudian untuk pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran hanya 25% dan untuk pesan-antar tetap diizinkan sesuai jam operasional. Pembatasan jam operasional untuk mall sampai dengan pukul 20.00 WIB.
"Mengizinkan kegiatan instruksi beroprasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," dalam poin dua huruf F.
Lalu Tito pun dalam instruksi tersebut mengizinkan tempat ibadah untuk dibuka dengan kapasitas 50% dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sementara itu kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan. Kemudian dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.
Tito juga menjelaskan cakupan pengaturan pemberlakuan PPKM memiliki unsur provinsi dan kota yang memiliki tingkat kematian, kasus aktif di atas rata-rata nasional. Kemudian memiliki kesembuhan di bawah rata-rata nasional, lalu tingkat keterisian tempat tidur di ICU dan ruang isolasi di atas 70%.
"Gubernur dapat menetapkan Kabupaten/Kota lain di wilayahnya dengan mempertimbangkan keempat parameter dan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian Covid-19," dalam poin kelima.
Dalam instruksi tersebut menjelaskan untuk memutuskan berakhirnya masa berlaku PPKM harus berdasarkan pencapaian target pada keempat paramater selama 4 minggu berturut-turut. Sebab itu dia meminta agar kepala daerah melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan secara berkala.
"Kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota untuk mengoptimalkan posko satgas tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga dusun/RW/RT," dalam poin kedelapan.
Tidak hanya itu, Tito juga meminta agar para kepala daerah untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum. Salah satunya yaitu dengan melibatkan aparat keamanan mulai dari satuan polisi pamong praja, hingga TNI. Kemudian Tito juga mengimbau agar melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPKM secara mingguan kepada dirinya.
"Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegak hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan melibatkan TNI)," bunyi poin kedelapan.
Instruksi tersebut pun berlaku pada 26 Januari. Kemudian pada saat instruksi tersebut berlaku, aturan sebelumnya terkait PPKM bernomor 01/2021 pada 6 Januari 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Baca juga:
Kafe di Kemang Langgar PPKM, Pengunjung dan Pekerja Langsung Dirapid Test
Perpanjangan PPKM Dinilai Sulit Menekan Kasus Covid-19 Jika Pemerintah Tak PSBB Total
Langgar Aturan PPKM, 5 Rumah Makan di Solo Ditutup
Airlangga: Perpanjangan PPKM untuk Kemaslahatan Masyarakat Luas
PPKM Diberlakukan, Jumlah Sekolah Siap Belajar Tatap Muka Tinggal 14 Persen