Prabowo Janji Bangun 300 Fakultas Kedokteran, IDAI: Jangan Hanya Kejar Kuantitas Dokter tapi Kualitas Acak Kadut

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Piprim Basarah Yanuarso mengatakan, pendirian Fakultas Kedokteran (FK) di Indonesia bukan hanya untuk mengejar kuantitas tapi juga harus diiringi kualitas yang baik.

"Ya, membangun satu FK aja kan prasyaratnya banyak, jadi nggak gampang gitu loh. Jangan sampai nanti kita ingin mengejar kuantitas, tapi kualitasnya acak kadut gitu," kata Piprim, dilansir dari Antara, Rabu (7/2).

Meskipun saat ini Indonesia mengalami kekurangan dokter, Piprim menilai mendidik dokter baru yang terburu-buru bisa menyebabkan kualitas para dokter menjadi tidak baik.

"Saya kira itu harus seiring, kuantitas dan kualitas itu seiring. Jangan sampai kita mencetak dokter banyak-banyak, tapi kualitasnya jelek karena buru-buru," ucapnya.

Mengenai ide mendatangkan dokter spesialis dan para ahli dari luar negeri untuk melakukan transfer pengetahuan, Piprim menyebut langkah serupa sudah biasa dilakukan di Indonesia, dan selama ini sudah berjalan.

Dia menganjurkan kepada calon presiden (capres) terpilih nanti untuk tidak mengupayakan penambahan jumlah dokter secara instan. Namun, tetap melakukannya dengan cara yang sistematis.

Selain itu, Piprim juga menyepakati upaya perbaikan kesehatan di Indonesia tidak bisa hanya berfokus pada sisi penyembuhan atau kuratif saja, tetapi juga diiringi dengan upaya promotif dan preventif (pencegahan).

Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto berjanji, akan memperbanyak fakultas kedokteran di Indonesia untuk mempercepat penyelesaian masalah kekurangan dokter.

Janji itu disampaikan Prabowo saat segmen penyampaian visi, misi, dan program pada debat pamungkas Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta, di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (4/2).

“Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter dan itu akan segera kita atasi dengan cara menambah fakultas kedokteran di Indonesia dari yang sekarang 92, kita akan bangun 300 fakultas kedokteran,” ujar dia.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi juga merespons janji Prabowo. Adib menilai, rencana Prabowo membangun 300 fakultas kedokteran sangat berlebihan.

"Jadi 300 fakultas kedokteran itu sangat-sangat berlebihan," kata Adib, dikutip Rabu (7/2).

Adib menegaskan, permasalahan utama di Indonesia yakni distribusi dokter yang tidak merata, bukan produksinya. Sehingga perlu ada penataan persebaran dokter, melalui pembiayaan pendidikan dokter yang dikelola pemerintah dengan benar.

“Untuk itu, perlu pembiayaan pendidikan dokter oleh negara dan pemerintah, kemudian yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pendidikan, karena itu akan berpengaruh pada kualitas mutu pelayanan, kualitas kompetensi, yang akan berdampak juga pada keselamatan pasien,” jelas Adib.

Adib menyebut, dari total 226.190 dokter yang ada di Indonesia, 160 ribu di antaranya masih berada di wilayah waktu Indonesia bagian barat (WIB).

Dia memaparkan, jumlah penduduk Indonesia dengan perbedaan geografis secara nasional saat ini ada sekitar 275 juta. Apabila dihitung berdasarkan estimasi menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jika satu dokter melayani 1.000 orang, maka Indonesia butuh 275 ribu dokter.

"Jumlah dokter saat ini dari konsil kedokteran yang sudah terdaftar, dokter umum ada 173.247, dokter spesialis ada 52.843, sehingga total dokter di Indonesia ada 226.190 yang sudah terdaftar di konsil kedokteran," ucap Adib.

"Apabila produksi dokter umum per tahun ada 12.000 dari 107 fakultas kedokteran (FK) yang ada di Indonesia, dengan asumsi jumlah mahasiswa per FK ada 50-100 mahasiswa, kalau 275 ribu yang dibutuhkan, maka saat ini tambahan yang kita butuhkan sekitar 60 ribu, dan dalam lima tahun lagi, kita pasti bisa memenuhi kebutuhan tersebut," imbuhnya.

Adib menekankan, yang masih menjadi dilema saat ini adalah penghitungan kebutuhan dokter belum berbasis wilayah.

Dia mengingatkan, jika penghitungan kebutuhan dokter tidak tepat, akan terjadi suplai dokter yang berlebihan

“Apabila jumlah dokter yang banyak itu terkonsentrasi dan bisa ditempatkan merata di seluruh Indonesia, tidak menjadi masalah, tetapi kalau hanya terpusat di beberapa wilayah, akan menjadi masalah. Karena potensi konflik sipil, hukum, dan etik bisa muncul di masyarakat, lalu kesejahteraan dokter bisa turun," tuturnya.