Pramono Anung bantah terima uang dari Setya Novanto
Mantan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini menjelaskan, proyek e-KTP merupakan program pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dirinya yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR tahu betul pemerintah hanya berkonsultasi dengan Komisi II DPR bukan dengan pimpinan DPR.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah menerima uang dari terdakwa korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto. Dia menegaskan dirinya siap dikonfrontasi dengan siapa pun untuk membuktikan tidak terlibat dengan proyek e-KTP.
"Saya (waktu itu) sebagai pimpinan DPR tak ada urusan dengan komisi II dan Banggar. Kenapa saya mesti dikasih (uang)? Memangnya saya jagoan?" kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/3).
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Siapa Eko Prawoto? Dilansir dari Wikipedia, Eko Prawoto merupakan seorang arsitek legendaris dari Indonesia. Pria kelahiran Purworejo, Agustus 1958 itu menerjuni dunia arsitektur sejak menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada tahun 1977.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
Mantan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini menjelaskan, proyek e-KTP merupakan program pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dirinya yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR tahu betul pemerintah hanya berkonsultasi dengan Komisi II DPR bukan dengan pimpinan DPR.
"Mereka (pemerintah) hanya berkonsultasi dengan komisi II. Pimpinan DPR termasuk pada waktu itu disebut Pak Marzuki sama sekali tidak pernah membahas hal yang berkaitan dengan e-KTP. Silakan dicek di DPR pasti ada notulen dokumen, kita sama sekali tidak pernah membahas," terangnya.
Kepada Novanto, Pramono mengingatkan untuk tidak asal menyebut nama pihak-pihak yang menerima aliran dana e-KTP. Sebab, jika salah menuduh bakal memberatkan dirinya yang tengah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sekali lagi Pak Nov, kalau bapak hanya mau sekedar dapat justice collaborator jangan menyebut nama-nama yang bapak pikir bisa meringankan bapak. Saya yakin bukan meringankan," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3) pagi, Novanto mengungkap bahwa Pramono Anung dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menerima aliran dana e-KTP sebesar USD 500 ribu.
"Ke Pramono Anung dan Puan Maharani USD 500 ribu," sebutnya.
Selain memberikan uang kepada dua kader PDI Perjuangan tersebut, Novanto juga menyerahkan uang kepada mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey, anggota Badan Anggaran DPR Melchias Marcus Mekeng, dan Tamsil Linrung. Uang korupsi tersebut tersalur melalui Andi dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Setya Novanto.
Baca juga:
Idrus Marham bantah uang korupsi e-KTP untuk Rapimnas Golkar 2012
Politisi Golkar soal duit e-KTP buat Rapimnas: Pengakuan sepihak dari Setnov saja
KPK akan analisa kesaksian Setnov soal Puan-Pramono terima duit e-KTP
Disebut Setnov terima duit e-KTP, Pramono siap dikonfrontir di persidangan
Ditanya soal dana persiapan Rp 20 M, Setnov sebut KPK tak bisa disuap