Prasetyo jadi Jaksa Agung, ICW sebut hukum bisa diintervensi
ICW pesimis Jaksa Agung baru dapat membawa perubahan dan reformasi di lingkungan kejaksaan.
Peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengritisi terpilihnya politikus Partai NasDem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Terpilihnya Jaksa Agung dari kalangan partai politik, dia menilai potensi intervensi hukum akan menjadi lebih besar.
"Berpotensi rawan intervensi dan ini sangat mengecewakan," ujar Emerson saat dihubungi di Jakarta, Kamis (20/11).
Menurut dia, selaiknya seorang Jaksa Agung bukan berlatar belakang politikus. Emerson pun mengritisi kebijakan Presiden Joko Widodo itu.
"Kita juga pesimis Jaksa Agung dari politisi mampu membawa perubahan atau reformasi di kejaksaan serta mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi ini," tandasnya.
Presiden Jokowi sendiri telah melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung di Istana negara. Penunjukan Prasetyo diragukan oleh berbagai pihak untuk perubahan di institusi berlambang 2 timbangan keadilan itu. Sebab, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) tahun 2005-2006 itu berlatar belakang dari partai politik.