Presiden Jokowi belum dapat laporan pembangunan gedung baru DPR
Presiden Jokowi belum dapat laporan pembangunan gedung baru DPR. DPR harus berbicara dengan pemerintah apabila ingin membangun gedung baru. Sebab, setiap hal yang berkaitan dengan anggaran wajib atas persetujuan pemerintah.
Presiden Joko Widodo belum bersikap soal rencana pembangunan gedung DPR. Alasannya, laporan soal pembangunan gedung baru itu belum secara resmi disampaikan ke kepala negara.
"Sampai hari ini belum ada informasi itu ke Presiden mengenai pembangunann itu," kata Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Johan menjelaskan, DPR harus berbicara dengan pemerintah apabila ingin membangun gedung baru. Sebab, setiap hal yang berkaitan dengan anggaran wajib atas persetujuan pemerintah. Dia meminta terkait hal ini ditanyakan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani, apakah pembangunan gedung baru DPR dimasukkan dalam RAPBN tahun 2018 atau tidak.
"Detailnya apakah sudah dimasukan di dalam (RAPBN) 2018 kan makanya ditanya ke itu (ke Sri Mulyani). Belum sampai ke setuju enggak setuju, saya kira masih dibahas," katanya.
Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengatakan, DPR telah mendapatkan alokasi anggaran untuk penataan kawasan Parlemen di APBN 2018. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sekitar Rp 600 miliar dari total anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun.
Rencana penataan kawasan itu akan dimulai dengan perencanaan, manajemen konsultan dan konstruksi. Sehingga, penataan kawasan Parlemen yang di dalamnya berisi proyek gedung baru DPR kemungkinan akan dilakukan pada akhir 2018 atau awal tahun 2019.
Selain gedung, DPR juga akan melakukan perencanaan pembangunan alun-alun demokrasi, perpustakaan, museum dan pusat kajian. Keseluruhannya itu masuk dalam proyek penataan kawasan Parlemen. Namun, pembangunan yang menjadi prioritas adalah gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi.
"Jadi untuk anggaran 2018 itu adalah untuk penataan kawasan termasuk gedung di dalamnya, itu sekitar Rp 600 miliar dan itu nantinya akan dimulai dengan perencanaan, apakah untuk tahun 2018," kata Djuned di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).
Baca juga:
Fahri kesal wacana perbaiki gedung DPR ribut, tapi pemindahan ibu kota adem
Pembangunan gedung DPR dimulai akhir 2018, anggaran awal Rp 600 miliar
Menkeu sarankan DPR lihat respons masyarakat soal gedung baru
Anak anggota DPR jijik lihat kamar mandi di ruang kerja bapaknya
Fahri Hamzah serahkan pembangunan gedung baru DPR ke Jokowi
Bola panas polemik gedung baru DPR dilempar ke pemerintah