Presiden Jokowi Instruksikan Menteri Laksanakan Stranas Pencegahan Korupsi
Jokowi menjelaskan stranas pencegahan korupsi sudah dituangkan di Perpres 54 tahun 2018 pada Juni 2018. Tetapi kata Jokowi namanya strategi hanya dokumen. Jika dilakukan Indonesia akan bebas dari korupsi.
Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) menyerahkan dokumen Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/4). Dokumen tersebut diberikan melalui Ketua KPK Agus Rahardjo dan diberikan kepada Jokowi untuk diteruskan kepada Menteri-menteri agar melaksanakan pencegahan korupsi.
Jokowi pun yakin dengan adanya dokumen tersebut bisa membuat Indonesia semakin bebas korupsi. Kemudian Jokowi juga mengapresiasi hal tersebut. Sehingga indeks persepsi korupsi kita membaik dari skor 34 di tahun 2014 meningkat jadi 38 di tahun 2018.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Bagaimana Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi mendapatkan hukumannya? Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa modus yang digunakan dalam korupsi Bansos Presiden Jokowi? Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya," ucap Tessa.
"Saya apresiasi gerak cepat timnas pencegahan korupsi untuk pastikan stranas pencegahan korupsi segera bisa dilakukan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).
Dia menjelaskan stranas pencegahan korupsi sudah dituangkan di Perpres 54 tahun 2018 pada Juni 2018. Tetapi kata Jokowi namanya strategi hanya dokumen. Jika dilakukan Indonesia akan bebas dari korupsi.
"Kita semuanya bersama sama membuat Indonesia bebas korupsi. Dan seperti yang disampaikan ketua KPK kita tidak bisa berjalan sendiri sendiri," kata Jokowi.
Dia menjelaskan terdapat tiga fokus stranas yaitu perizinan, keuangan, dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi. Sejauh ini kata Jokowi kemajuan sudah signifikan. Seperti kata dia perizinan, tata niaga dan OSS serta kebijakan satu peta.
"Untuk keuangan negara ada integrasi perencanaan penganggaran tapi tadi disampaikan ketua KPK betul bahwa eplanning dan ebudgeting belum semuanya bersistem dalam satu aplikasi platform. Dalam penegakan hukum ada integrasi pemberantasan mafia peradilan," kata Jokowi.
Dia juga menegaskan dokumen pencegahan tersebut tidak sekedar dibaca. Melainkan dilakukan dan tidak ada ego sektoral didalamnya.
"Karena rakyat tak sabar menanti dan melihat ingin merasakan Indonesia yang bebas dari korupsi," kata Jokowi.
Diketahui dalam acara tersebut juga hadir seluruh kepala daerah dan perwakilan jajaran kabinet kerja.
Baca juga:
Jokowi Minta ASEAN Terlibat Selesaikan Masalah Rakhine State
Kartu Pra-Kerja Jokowi Bakal Masuk RPJMN 2020-2024
Jelang Peringatan 70 Tahun Diplomatik, RI Minta Thailand Naikkan Harga Karet
Jokowi soal Boeing 737 Max 8 Dilarang Terbang: Keselamatan Penumpang Nomor Satu
Jokowi Tegaskan Ledakan Bom di Sibolga Tak Terkait Pilpres 2019