Presiden Jokowi Resmi Teken UU IKN, Pembangunan Dimulai Tunggu Aturan Turunan
Total ada sembilan aturan turunan UU IKN yang terdiri dari Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Kepala Badan Otorita IKN. Aturan turunan ini ditargetkan rampung pada Maret-April 2022.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meneken Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 15 Februari 2022. Kendati begitu, proyek pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur belum dapat dimulai.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengatakan pembangunan ibu kota baru bernama Nusantara baru dapat dilakukan setelah aturan turunan UU IKN selesai. Saat ini, pemerintah masih menyusun sejumlah aturan turunan UU IKN.
-
Kenapa Jokowi memanggil Menaker Ida dan Kakak Cak Imin? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Dimana Presiden Jokowi bermalam di IKN? Kepala Negara Bermalam di IKN Jokowi sudah beberapa kali bermalam di IKN
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
"Tunggu peraturan turunannya," kata Wandy kepada wartawan, Jumat (18/2).
Total ada sembilan aturan turunan UU IKN yang terdiri dari Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Kepala Badan Otorita IKN. Aturan turunan ini ditargetkan rampung pada Maret-April 2022.
"Seperti Perpres tentang Otorita IKN, Keppres Kepala Otorita-nya, Perpres tentang Rencana Induk dan lain-lain. Targetnya Maret-April ini bisa selesai," jelas Wandy.
Menurut dia, saat ini salinan UU IKN memang belum diunggah di situs JDIH Sekretariat Negara (Setneg). Namun, kata Wandy, salinan UU IKN yang sudah diteken Jokowi dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM akan segera diunggah ke situs JDIH Setneg sehingga dapat dilihat masyarakat.
"Saya juga masih nunggu (salinan UU IKN diunggah). Mestinya sih segera ya," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi resmi tanda tangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 15 Februari 2022. Hal itu terungkap dari keterangan pers Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
Dalam keterangannya, Suharso mengatakan, pembangunan IKN yang mengusung 'Kota Dunia untuk Semua' tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Dia menuturkan kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan.
"Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan," kata Suharso dikutip dari siaran persnya, Kamis 17 Februari 2022.
Reporter: Lisa Egeham
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Gus Yahya: NU Ingin Ikut Membangun Desain Sosial di IKN Nusantara
Markas TNI di IKN Butuh 4.500 Hektar, Jenderal Andika: Kita Perlu Kekuatan Tambahan
Jokowi Teken UU IKN, Pembangunan Ibu Kota Nusantara Resmi Dimulai
Mendagri Tito Optimis IKN Dongkrak Pemerataan Pembangunan di Indonesia
Mendagri Tito: Salah Satu Tujuan IKN Agar Pembangunan Tak Terpusat di Jawa
Mendagri Tito Minta Pemda Sekitar IKN Nusantara Tangkap Peluang Tarik Investor
Daftar Proyek Infrastruktur Ibu Kota Baru yang Didanai APBN