PSI mendukung segala upaya menstabilkan Rupiah
Dalam jangka panjang, PSI berpandangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mengkaji untuk merevisi Undang-Undang Lalu Lintas (Lalin) Devisa No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung penghapusan sementara pungutan ekspor komoditas kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya. Langkah ini dinilai dapat memperkuat ekspor dan memperkuat Rupiah sebab dapat memasukkan devisa dari sektor nonmigas.
"PSI mendukung segala upaya menstabilkan rupiah, termasuk penghapusan sementara pungutan sawit," kata Juru Bicara Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo, Kamis (13/9).
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Bagaimana prajurit Mataram akhirnya berjualan di Jakarta? Meskipun kalah perang, para prajurit yang kalah justru mulai berjualan di Jakarta dengan dua menu yaitu telur asin dan orek tempe.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia? Bukan hanya tanggal yang kita rayakan, tetapi semangat dan cita-cita yang diwariskan oleh para pahlawan. Merdeka! Selamat HUT RI ke-79!
Rizal mengatakan, saat ini pemerintah perlu memperkuat insentif kepada dunia usaha yang berorientasi ekspor, guna meningkatkan masuknya devisa ke dalam negeri. Sebagaimana diketahui, selama ini pungutan ekspor minyak sawit dikenakan sekitar USD 50 per ton. Sedangkan produk turunan minyak sawit dikenakan sebesar USD 30 per ton.
"Kita melihat harga sawit juga terus melemah. Banyak hambatannya di Uni Eropa. Padahal selama ini industri ini jadi penyumbang terbesar devisa negara. Jadi kita melihat dunia usaha butuh dukungan dengan insentif berupa penghapusan pungutan-pungutan," jelasnya.
Dia mengungkapkan, penghapusan ini hanya bersifat sementara, menunggu penguatan dan stabilitas Rupiah. Sampai dengan 2018, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menargetkan dana pungutan ekspor kelapa sawit sebesar mencapai Rp 13 triliun. Sebanyak 70 persen dana tersebut akan digunakan untuk pemberian insentif produksi biodiesel. Pada 2017, dana pungutan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 14,2 triliun.
Dalam jangka panjang, PSI berpandangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mengkaji untuk merevisi Undang-Undang Lalu Lintas (Lalin) Devisa No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
"Kemungkinan untuk merevisi UU Lalin Devisa perlu dipertimbangkan oleh parlemen dalam jangka panjang ke depan. Kalau PSI dipercayakan rakyat duduk di sana, akan kita kaji dan dorong ke sana," ujar Rizal.
Dia mengatakan, pemerintah membutuhkan stabilitas nilai tukar dalam mendorong investasi ke sektor ril di dalam negeri. Pasalnya, fluktuasi nilai tukar kerap mempersulit dunia usaha dalam menyusun rencana anggaran investasi, modal kerja, atau proyeksi bisnis.
"Bagi iklim investasi, instabilitas ini kurang baik juga, rencana bisa berubah-ubah proyeksinya. Costing dan pricing berubah-ubah," pungkasnya.
Baca juga:
Rupiah melemah, investasi rumah tipe 36 dinilai paling tepat
Rupiah makin perkasa di level Rp 14.785 per USD
DPR minta e-commerce bantu jaga stabilitas Rupiah
Pengamat: Siapapun presidennya, tak bisa cegah Rupiah melemah
LPS: Penyelesaian defisit transaksi berjalan bersifat jangka menengah
Pemerintah diminta manfaatkan pertemuan IMF-World Bank atasi pelemahan Rupiah