Puan Ingatkan Pilkada Jurdil dan Aparat Netral: Rakyat Harus Merdeka Memilih
Dia berharap pesta demokrasi rakyat yang akan berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar Pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung esok hari berjalan dengan jujur dan adil (Jurdil). Dia berharap pesta demokrasi rakyat yang akan berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu dapat berjalan dengan aman dan lancar.
"Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia di mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Ini adalah momen pesta rakyat yang harus dijalani dengan gembira dan sukacita," kata Puan Maharani dalam keterangannya, Selasa (26/11).
- Menag Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih Sesuai Hati Nurani dan Doakan Pilkada Berjalan Lancar
- Polisi Selidiki Penembakan OTK ke Warga Sipil hingga Tewas di Puncak Jaya Papua
- Uniknya Persiapan Pilkada 2024 di Papua Tengah, Mayoritas Kabupaten Tak Pakai Kotak Suara
- Jelang Pilkada 2024, ASN Diwanti-wanti Tak Berpolitik Praktis
Puan pun berpesan kepada KPU/Bawaslu agar dapat menyelenggarakan Pilkada dengan baik. Kepada aparat dia meminta bisa menjaga keamanan dan netral.
"Pastikan semua proses Pilkada yang akan dilangsungkan serentak di 545 wilayah berjalan dengan lancar dan aman. Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di setiap daerah yang menjalankan Pilkada," tuturnya.
Lebih lanjut, Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika politik dalam Pilkada. Dia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada Rabu (27/11) besok.
"Masyarakat menaruh harapan besar agar Pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang berkepentingan menjaga komitmennya untuk memastikan Pilkada berlangsung dengan lancar," sebut Puan.
Sebagai informasi, peneliti dari Perludem mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 3.000 dugan pelanggaran netralitas aparat negara dalam Pilkada 2024. Temuan ini mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi politik oleh oknum aparat.
Puan meminta masyarakat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
"TNI/Polri dan ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Masyarakat bisa melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam dan foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas," tegasnya.
Di sisi lain, Puan juga mendorong pasangan calon (paslon) dan partai-partai pendukungnya untuk memastikan Pilkada dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
"Pasangan calon dan partai politik pengusung harus bisa menjaga kewibawaannya dengan menjalankan politik yang beretika," ucap Puan.
Mantan Menko PMK ini memahami bahwa setiap paslon dan partai memiliki strategi untuk menang di Pilkada. Namun Puan mengingatkan agar cara-cara tersebut dilakukan dengan elegan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Berikhtiar untuk menang itu penting, tapi jauh lebih penting memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih, karena sejatinya kemenangan demokrasi adalah kemenangan rakyat yang berdaulat atas pilihannya sendiri," paparnya.
"Rakyat harus merdeka memilih, rakyat harus berdaulat penuh menentukan pilihannya. Mari sama-sama kita jaga kualitas demokrasi!" tambah Puan.
Untuk pelaksanaan Pilkada besok, Puan akan mencoblos di TPS Kebagusan, Jakarta Selatan, bersama dengan Presiden ke-5 RI yang juga merupakan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.