Puan Sorot Pemilu 2024 di Sidang Tahunan: Harus jadi Kritik dan Autokritik bagi Kita Semua
Puan berharap, pengalaman Pemilu 2024 dapat dijadikan evaluasi agar pelaksanaan Pilkada Serentak nanti berjalan lebih baik dan mengedepankan demokrasi.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyinggung proses penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 saat menyampaikan pidato di Sidang Bersama di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jumat (16/8). Puan menilai, Pemilu tahun ini harus menjadi autokritik.
Puan menilai, banyak peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 lalu. Berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada Pemilu 2024, katanya, harus menjadi koreksi diri bagi semua.
“Itulah potret Pemilu 2024, haruslah menjadi kritik dan autokritik bagi kita semua,” kata Puan.
Puan menyebut, pemilu 2024 telah berakhir dan rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya. Rakyat pun tidak dapat disalahkan atas pilihannya. Karena menurutnya, rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, terlepas dari kualitas atas apa yang diketahui dan dipahaminya. Meskipun sebenarnya, kata Puan, Pemilu berkualitas yang tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih.
“Akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut,” tegas Puan.
Puan menjelaskan, menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Puan menyatakan, tanggung jawab bersama juga tentang menjaga dan menciptakan demokrasi beradab, termasuk mengenai etika dalam politik.
"Menang kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang. Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya,” ujarnya.
Puan lalu mengingatkan, bulan November mendatang Indonesia akan kembali menggelar Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur akan dilaksanakan di 37 Provinsi dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di 508 Kabupaten/Kota.
Puan berharap, pengalaman Pemilu 2024 dapat dijadikan evaluasi agar pelaksanaan proses demokrasi selanjutnya semakin baik dan terpenting, semua pihak memiliki komitmen yang sama demi menjaga demokrasi di Indonesia.
“Kita semua berkomitmen, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada bulan Februari 2024 yang lalu, baik yang manis, maupun yang pahit apalagi getir, untuk menjadi bahan introspeksi dan pelajaran penuh hikmah,” ujar Puan.
Ke depan, Puan berharap pemangku kepentingan terus menyempurnakan pelaksanaan Pemilu yang semakin bebas, jujur dan adil untuk dapat mewujudkan kedaulatan rakyat. Lewat pelaksanaan Pemilu 2024, ia menilai ada banyak yang harus dijadikan pelajaran.“Dalam Pemilu, seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang: menang karena dapat menjalankan hak kedaulatannya secara bebas, jujur dan adil. Sehingga berlaku adagium ‘Suara rakyat adalah suara Tuhan’ (Vox Populi, Vox Dei),” ucap Puan.