Rapat dengan DPR, Ketua KPK Ajukan Anggaran 2022 Sebesar Rp1,4 Triliun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan usulan anggaran KPK tahun 2022 pada Komisi III DPR. Dalam rapat di DPR, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut pagu anggaran sebesar Rp1,4 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan usulan anggaran KPK tahun 2022 pada Komisi III DPR. Dalam rapat di DPR, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut pagu anggaran sebesar Rp1,4 triliun.
"Kebutuhan KPK ini tidak lepas dari program-program prioritas nasional, karenanya kebutuhan KPK tahun 2022 sebesar Rp 1.496,31 M, pagu indikatif Rp 1.093,22 M," kata Firli di kompleks Parlemen Senayan, Kamis (3/6).
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
Firli menyebut KPK membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 403 miliar untuk anggaran tahun depan.
"Bilamana kondisi keuangan negara memungkinkan maka KPK berharap dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta mendukung seluruh program prioritas nasional KPK membutuhkan Rp 403 miliar sebagai anggaran tambahan," ucapnya.
Adapun alokasi anggaran Rp1.093 miliar sebagai berikut:
1. Sekretariat Jenderal Rp729.240.282.000
2. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Rp72.411.133.000
3. Deputi Pencegahan dan Monitoring Rp63.546.390.000
4. Deputi Penindakan dan Eksekusi Rp56.561.465.000
5. Deputi Koordinasi dan Supervisi Rp41.313.645.000
6. Deputi Informasi dan Data Rp126.223.362.000
7. Inspektorat Rp1.426.619.000
8. Sekretariat Dewan Pengawas Rp2.500.000.000
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Mangkir Diperiksa, 1 Tersangka dan 3 Saksi Kasus Suap Pajak Diminta KPK Kooperatif
Capaian KPK 2020, Firli Bahuri Klaim Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp592,4 T
KPK Cecar Anak Nurdin Abdullah & Plt Gubernur Sulsel soal Aliran Uang
Polri Tunggu Hasil Putusan Hukum Tentukan Nasib AKP Stepanus Robin Usai Dipecat KPK
Ferdy Yuman Didakwa Rintangi Penyidikan Kasus Nurhadi
Pimpinan KPK Tak akan Cabut SK Membebastugaskan 75 Pegawai Gagal TWK